Lambannya perlindungan lingkungan hidup dan pelaksanaan reforma agraria sejati tampaknya masih akan alot berlangsung dalam lima tahun ke depan.

Di luar dugaan, diantara sekian banyak wajah-wajah baru dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi rupanya masih mempercayakan tampuk pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Siti Nurbaya Bakar, dan kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Sofyan Djalil.

Ironis sekali mengingat implementasi semboyan Nawacita jilid pertama saja dipandang belum menjadikan persoalan lingkungan hidup dan agraria sebagai agenda prioritas.

Kita tentu tidak lupa, lima tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi masih dihiasi dengan sejumlah rapor merah. Salah satunya yakni terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di beberap wilayah Sumatra dan Kalimantan. Terhitung pada periode 2014-2019, ada dua kali bencana karhutla, tahun 2015 dan 2019, yang tergolong dahsyat dan berdampak pada lingkungan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, setidaknya 3,4 juta hektare lahan terbakar selama 2015-2018. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut 328.724 hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari-Agustus 2019.

Karhutla masih terjadi lantaran pemerintah, dalam hal ini Menteri LHK Siti Nurbaya, cenderung lemah terhadap para pelaku. Termasuk pula kepada mereka yang sudah terbukti bersalah di pengadilan.

Pemerintah cenderung pasif terhadap perusahaan yang sudah divonis tetapi belum membayar ganti rugi. Akibatnya, perusahaan lain menjadi tidak takut membakar hutan dan lahan serta tindakan lainnya.

Sepanjang 2012-2018, tercatat ada 11 perkara perdata karhutla dan pembalakan liar dimana negara seharusnya mendapat ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai Rp18,9 triliun. Namun, ironisnya, belum ada sepeser rupiah pun yang diterima oleh negara hingga saat ini.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-asap-karhutla



Setidaknya ada empat masalah maha penting yang harus segera dituntaskan oleh Kementerian pimpinan Siti Nurbaya tersebut. Pertama praktik korupsi penerbitan izin, karena ada lahan yang tidak boleh dibuka sebagai perkebunan tapi izinnya diterbitkan. Kedua pengerusakan ekosistem gambut itu sendiri. Yang dipaksa menjadi daratan demi penaman sawit akasia dan ekaliptus. Ketiga, pembakaran lahan. Dan keempat pencemaran udara.

Tentu saja terpilihnya kembali Siti Nurbaya  sebagai Menteri LHK disambut baik para pelaku usaha, salah satunya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto bilang, dalam lima tahun belakangan yang bersangkutan sudah meletakkan dasar-dasar perbaikan tata kelola hutan dan memberikan arahan untuk percepatan investasi, terutama pembangunan hutan tanaman industri (HTI) serta kemitraan dengan HTI dalam skala kecil.

https://ekonomi.bisnis.com/read/2019...an-sambut-baik

Sementara itu, masa kepemimpinan Sofyan Djalil di Kementerian ART/BPN ditandai oleh mundurnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, ketertutupan informasi publik terkait pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan mandegnya penyelesaian konflik agraria dan meningkatnya eskalasi konflik di berbagai wilayah di Indonesia.

Tentu publik belum lupa bagaimana kekeuhnya Sofyan Djalil tak mau menjalankan putusan Mahkamah Agung yang meminta membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik. Apalagi hal itu dilakukan semata-mata demi menjaga kepentingan industri sawit.



Di bidang agraria, buruknya kebijakan pemerintah ditandai oleh meningkatnya ekskalasi konflik agararia di Tanah Air. Pada 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 364 orang menjadi korban dari konflik agraria di Indonesia sepanjang 2018. Dari jumlah tersebut, sepuluh orang petani dan pejuang agraria telah terbunuh.

Jumlah ini menambah panjang daftar korban akibat konflik agraria sepanjang kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejak 2014, KPA mencatat terdapat 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria. Sebanyak 546 orang menjadi korban penganiayaan, 51 orang tertembak. Kemudian, 940 petani dan pejuang agraria dikriminalisasi.

https://katadata.co.id/berita/2019/0...ia-selama-2018

Miris sekali.. Entah apa yang ada di kepala Pak Jokowi.. Tapi yah mau bagaimana lagi… Semua keputusan (katanya) adalah hak prerogatif presiden…