Ilustrasi

Publik dibuat heboh lagi dengan adanya isu penutupan Taman Nasional Komodo awal tahun 2020 yang ada di Flores, NTT. Menelisik dengan pasti kabar yang sudah tersebar secara cepat antar media online sekarang, terdapat satu kesimpulan yang bisa diambil, mengenai langkah Gubernur NTT yang langsung memberikan ultimatum berupa penutupan TNK awal tahun depan.

Berbuntut dari kejadian paling merugikan pihak lembaga konservasi pulau komodo tentang temuan penyelundupan beberapa ekor komodo yang akan dijual ke laur negeri dan membuat semua orang menggelengkan kepala.

Oleh karena itu, apakah langkah ini memang sangat pas dan cocok untuk melindungi komodo agar tidak punah? Atau justru ada maksud tersembunyi yang tidak diketahui semua orang.


Ilustrasi

Menurut ane, daripada Taman Nasional Komodo ditutup selama satu tahun untuk melakukan tahap normalisasi akibat tangan-tangan jahil yang merugikan banyak pihak.

Apa tidak lebih baik dari pihak pemrov NTT menjalin kerjasama dengan KLHK yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Bukan tidak maksud meragukan pihak pemrov, namun coba lihat berapa anggaran biaya yang akan dikeluarkan daerah tersebut.

Apakah mencukupi? Bukannya PAD NTT itu sangat kecil, apalagi ini mega proyek yang akan mengubah TNK menjadi wisata premium eksklusif dengan tarif Rp 14 Juta Rupiah dengan jangka waktu kunjungan selama setahun.

Dengan tiket masuk yang lumayan besar untuk satu orang, bukan tidak mungkin pasti ada permainan papa minta uang lagi, kan itu sudah menjadi ciri khas ditambah lamanya pemantauan dari pemerintah pusat.

Kalau cuma modal laporan data akurat bisa dibuat, tapi jika terjun ke lokasi sesungguhnya, coba deh cari perbedaannya dari semua catatan laporan yang diberikan.

Berawal dari situlah, ane bisa berpendapat, daripada bangun wisata ekslusif, lebih baik introspeksi dan mengecek luar dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Taman Nasional Komodo.


Ilustrasi

Sudah ada lembaga yang menangani dari pemerintah pusat, kenapa tidak dimanfaatkan secara terstruktur dalam kerjasama saling melestarikan hewan langka ini? Kan enak, jika KLHK dari pusat lebih fokus ke konservasi mempertahankan bahkan melakukan pembiakan komodo.

Sedangkan dari pemrov NTT, bisa menyiapkan sumber daya manusianya untuk mengawal keamanan dan mengawasi keseluruhan yang ada disana, dalam hal untuk memastikan tidak adanya sesuatu yang mencurigakan bahkan merugikan. Terlebih jika mereka, tidak hanya fokus ke peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun ada kesinambungan yang harus dikoreksi.

Warga disana juga siap, jika diminta dan dipekerjakan serta digaji dengan layak. Satu tahun konservasi itu lumayan lama loh, bayangkan biaya darimana, belum lagi masalah orang-orang yang akan memanfaatkan situasi seperti ini.


Ilustrasi

Mau menutup boleh, asal mengajak semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah bersama, enaknya bagaimana dan harus apa?

Semua masyarakat yang ada disana juga pasti mendukung, cuma satu cara yang mengambil keputusan terlalu cepat dan tidak adanya ruang publik, itulah yang menjadi kebingungan sekarang. Apakah mereka mengerti?

Dengan adanya desas desus isu penutupan, orang-orang yang mau ke pulau komodo lebih memilih membatalkan reservasinya. Ini mengakibatkan, pendapatan daerah menurun dan masyarakat yang dirugikan.

Lebih baik selesaikan dan dicari solusi bersama, bukan hanya diskusi ke orang-orang atas, masyarakat bawah juga punya hak untuk berpendapat dan menyeruakan jerit hatinya. Karena mereka sudah terlebih dahulu bertempat tinggal dengan komodo dan bahkan sering berinteraksi.

--------------------------------------
Referensi & Gambar
- 1I 2 I 3 I 4 -