Jakarta: Elite Partai NasDem dalam waktu dekat akan bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Langkah ini sebagai apresiasi sikap PKS menjadi oposisi pemerintah.

Anggota DPR Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menyebut pihaknya memberi respek terhadap sikap PKS yang konsisten di tengah manuver partai lain mendekati pemerintah. PKS tetap berpegang teguh pemenang peilihan umum (pemilu) menjalankan kekuasaan.

"Kami Nasdem akan berkunjung ke PKS setelah Pak Joko Widodo dilantik. PKS kelaminnya jelas," kata Sugeng dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2019.


Sugeng menyebut rencana ini dinisiasi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang akan bersafari ke beberapa partai politik. Kedua partai pun akan bertemu di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Inilah fungsi elite politik, harus menunjukkan kebijakan. Harus bersifat rasional sehingga kita saling menghormati, saling mengapresiasi satu sama lain," tutur dia.

Menurut dia, pertemuan ini sudah digodok kedua partai Gedung Parlemen dua hari lalu. PKS dan NasDem saling menghormati kendati berbeda koalisi.

"Ke depan saling berkomunikasi di Parlemen bagaimana menjadi DPR menjadi wakil rakyat," tutur dia.

Di sisi lain, Sugeng belum dapat membeberkan secara pasti kapan pertemuan diselenggarakan. Namun, momen itu dijalankan terlaksana usai Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan struktur kabinet agar tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat.

Seperti diketahui, PKS tak ingin ikut-ikutan merapat ke pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. PKS tak masalah jadi oposisi tunggal jika ditinggal Partai Gerindra.

"Kalau memang PAN (Partai Amanat Nasional) keputusannya berada di luar kabinet berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani," kata Wakil Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Senin, 14 Oktober 2019.

Secara logika politik, kata dia, kubu yang kalah dalam pemilihan presiden (pilpres) tak patut bergabung ke pemenang. Menjadi oposisi juga bukan terkait sedikit atau banyaknya partai, tapi kualitas sebagai penyeimbang menjalankan fungsi checks and balances.

"Kami juga menegaskan, bukan asal beda pokoknya harus ditolak. Kami tetap rasional kalau memang itu program bagus maka kami akan mendukung dan akan menguatkan dengan alternatif-alternatif, mungkin kalau kemudian bermasalah kami kritik," jelas Hidayat.

Wakil Ketua MPR itu tak mempermasalahkan Gerindra bergabung kepada Jokowi. Hanya saja, Gerindra harus menjaga amanah dari pemilih mereka.

"Mereka yang menciptakan itu dan mereka mempertanggungjawabkan ke publik. Kalau kami sudah sangat jelas dari awal (oposisi)," tegas Hidayat.


https://www.medcom.id/nasional/polit...an-bertemu-pks

ketemuan nih yee