TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menilai pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2019, kontras dengan pelantikannya pada 2014. "Hari ini kita lihat suatu pelantikan yang bertolakbelakang dengan potret pelantikan 2014," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2019.

Usman menuturkan pada 20 Oktober 2014, seusai dilantik di Gedung MPR, Jokowi dan Jusuf Kalla diarak menggunakan kereta kencana. Tempo mencatat, ratusan ribu orang merayakan arak-arakan itu dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Monas. Ada pesta rakyat untuk merayakan kemenangan Jokowi. "Itu memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin prorakyat," kata Usman.

Untuk pelantikan 2019, kata Usman, Jokowi akan dilantik dengan pengawalan puluhan ribu aparat keamanan. "Suatu pengamanan yang menurut saya hanya cocok untuk pemimpin yang bukan negarawan, tapi mereka yang dilantik untuk memegang kekuasaan besar dengan nyali dan mental yang kecil," ujar Usman.

Jokowi dan Maruf Amin akan dilantik hari ini sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR pada 20 Oktober 2019. Sekitar 30 ribu personel TNI-Polri ditugaskan untuk mengamankan pelantikan itu. Pada 2014, jumlah personel yang diturunkan sekitar 24 ribu orang.


Semula, ada rencana untuk kembali mengarak dan menggelar pesta rakyat sebagai syukuran kemenangan. Namun, Jokowi membatalkan rencana itu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Jokowi ingin langsung bekerja.