JAKARTA, kabarbisnis.com: Para ekonom memberi catatan hal paling krusial yang harus diselesaikan pada saat ini adalah daya saing Indonesia yang lemah. Kemampuan ekspor sangat lemah dan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain.

Defisit neraca berjalan terus berlangsung, neraca jasa berat karena defisit neraca jasa angkutan dan defisit pendapatan primer sangat tinggi. “Sekarang bertambah lagi beban neraca perdagangan semakin lemah. Itu karena kekuatan industri luluh lantak dan kita hanya berdagang komoditi ala jaman kolonial,”demikian catatan yang disampaikan ekonom senior Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Prof Didik J Rachbini pada dialog para ekonom dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hadir dalam dialog itu ekonom senior Prof Emil Salim, tokoh Ginandjar Kartasasmita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan para ekonom. Isu berikutnya, menurut Didik, adalah APBN.

Pada sisi pengeluaran yang boros dan populis. Kebijakan ekonomi hanya membagi-bagi kartu dan menebar uang tanpa melihat sisi produktivitasnya. Anggaran transfer ke daerah sampai 700 trilyun rupiah habis 80-90 % hanya untuk biaya rutin gaji pegawai, kantor, transportasi.

"Banyak pos anggaran atau tepatnya puluhan ribu item yang boros dan sangat tidak produktif sangat sulit untuk ditertibkan, kecuali ada kepemimpinan yang baik," urai Didik dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Ekonomi dan kebijakan anggaran memerlukan kepemimpinan ekonomi yang tidak biasa. Jika tidak ada kepemimpinan ekonomi, maka APBN akan dicabik-cabik secara politik sampai tersisa ampas yang tidak bisa masuk ke proses produktif. "Kami berharap Bapak Presiden jangan hanya jago blusukan ke rakyat, kami memberikan rekomendasi untuk blusukan ke industri-industri karena di sana titik lemah ekonomi Indonesia. Jika itu bisa selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik," ujarnya.

Dalam bidang hukum dan ekonomi, APBN dalam implementasinya akan menghadapi tantangan sangat berat, karena telah terjadi pelemahan KPK dengan undang-undang KPK yang telah direvisi. Pengawasan terhadap APBN dan korupsi dalam implementasinya adalah hal yang lebih krusial di masa mendatang karena pengawasan lebih lemah pada saat ini.

Perubahan UU KPK dengan cara gerilya dan tertutup telah menimbulkan masalah baru tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam bidang politik, terutama ketegangan antara masyarakat, mahasiswa, media massa yang menentang revisi UU KPK dengan pemerintah dan DPR.
Masalah politik ini masih akan terjadi sampai beberapa bulan mendatang. Itulah concern para akademisi, para ekonom, termasuk concern ekonom senior Prof Emil Salim, yang hadir saat ini juga ikut turun gunung.

Dampak Ekonomi Global
Pada kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya, karena di akhir masa jabatannya masih bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat. "Hari ini saya sudah mendengarkan dan bertemu banyak teman. Sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terima kasih, ini pidato terakhir saya di acara teman-teman," kata JK.

Menurut JK untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia harus menilai secara keseluruhan. Mulai dari kondisi ekonomi global, efeknya kepada Indonesia, dan hasil akhirnya. "Kalau kita berbicara tentang ekonomi Indonesia tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kita juga harus melihat apa korelasi sistem ekonomi di dunia kepada Indonesia," kata dia.

Menurut JK sistem ekonomi dunia saat ini mengalami perubahan besar-besaran. Pasalnya, perusahaan raksasa di dunia tak lagi perusahaan yang berkecimpung dalam sektor energi atau keuangan seperti Saudi Aramco, Exxon, atau pun Citibank. JK mengatakan saat ini perusahaan-perusahaan raksasa dunia justru yang berkecimpung dalam ekonomi digital seperti Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, dan sebagainya.

“Ini perubahan besar dan mendasar yang harus dilihat di sekarang dan masa depan. Jadi perkembangan-perkembangan itu yang terjadi di dunia yang kemudian merubah gaya ekonomi dunia dan efeknya kepada kita," kata JK.

Di sisi lain, JK mengeluhkan sulitnya proses perijinan di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Kehadiran Online System Submission (OSS) sejak enam bulan yang lalu sudah berdampak pada kemudahan perijinan. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi, maka pemerintah harus memprioritaskan produktivitas, pengembangan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Banyak tantangan yang harus kita atasi seperti penurunan ekspor, juga bagaimana kita meningkatkan investasi dan sebagainya. Tingkatkan kemampuan generasi muda di bidang teknologi dan lain-lain, agar terjadi daya saing kuat," kata dia.kbc11

https://www.kabarbisnis.com/read/289...-borosnya-apbn