Jakarta

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2020 sebesar 8,51%. Rupanya angka tersebut tidak membuat para buruh luluh.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan, dirinya tetap menolak angka yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menolak angka yang diberikan oleh pemerintah yang kenaikannya 8 koma sekian persen itu," kata Mirah saat dihubungi detikcom, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, pemerintah melalui Kemnaker masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan. Kata Mirah, hal itu bertentangan dengan UUD No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Sejak lahirnya PP 78 tahun 2015 sikap kami adalah menolak keberadaan PP itu, karena memang berkali-kali kami sampaikan itu bertentangan dengan UUD 13 tahun 2003 yang menghilangkan hak berunding para pekerja dengan pengusaha dan juga pemerintah yang tergabung dalam biaya pengupahan," katanya.

Rupanya, pihak Aspek Indonesia sudah memiliki hitungan sendiri, yang mana kenaikan itu seharusnya berada di angka 20%.Angka tersebut didapat dari hitungan sesuai UUD No.13 Tahun 2003 yang berdasarkan 84 item kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kami Aspek Indonesia memiliki nilai atau angka yang sudah kami lakukan secara internal dan juga kalau kami tentu berdasarkan 84 item KHL. Itu kami sudah memiliki angka kenaikan UMP tahun 2020 kurang lebih 20% dari angka yang sekarang," ungkapnya.

Walaupun UMP sudah naik, menurut Mirah PP No. 78 Tahun 2019 hanya menggunakan inflasi pertumbuhan ekonomi, yang mengakibatkan upah seluruh pekerja buruh di Indonesia semakin murah.

Harapannya, Mirah ingin pemerintah merevisi PP No. 78 Tahun 2019. Ia ingin pemerintah mengajak kembali untuk berunding antara pengusaha, pemerintah dan juga pekerja yang tergabung dalam biaya pengupahan.

"Ayolah kita sama-sama berunding di atas meja perundingan untuk menentukan angka yang sesuai dengan kesepakatan," harapnya.

Simak Video "Asyik! UMP Tahun 2020 Naik 8,51%"