Istana Ungkap Filosofi Kode 'Telepon Tergantung' Jokowi soal Menteri

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kode 'telepon tergantung' jelang pengumuman nama-nama menteri. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, megungkapkan filosofi di balik kode tersebut.

"Maklumat membaca filosofi gagang telepon yang tergantung dan tagline 'sabar sebentar lagi' dua pengertian mendasar. Satu, presiden akan telepon dan memastikan nama yang yang telah beliau cantumkan calon anggota kabinet beliau," kata Ngabalin, Kamis (17/10/2019).

"Dua, beliau akan menghubungi masing-masing calon menteri yang beliau yakini bisa dan dapat bekerja membantu beliau di pemerintahan," imbuh Ngabalin.


Ngabalin mengatakan Jokowi ingin calon pembantunya memiliki kompetensi ideal sesuai latar belakang keilmuan serta pengalaman yang selaras dengan pos kementerian terkait. Jokowi juga disebut ingin menterinya memiliki visi misi sejalan dan berani membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

"Semua calon menteri harus paham dan mengerti bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan pusat komando dan ketaatan tugas pemerintahan hanya satu komando ada pada Presiden Joko Widodo. Siapapun Anda dan dari manapun Anda datang berasal setelah dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden, maka hanya ada satu matahari dalam menjalankan roda pemerintahan yakni Presiden Joko Widodo," tegas Ngabalin.



Ngabalin berharap para menteri Jokowi di Kabinet Jilid II bisa menjaga amanah yang diberikan. Dia menekankan tugas seorang menteri adalah membatu presiden dan tidak membuat kebijakan yang menyimpang dari visi misi kepala negara.

"Tidak boleh ada seorang pun yang berpaling dari perintah presiden. Harus konsisten dalam menjalankan semua perintah dari orang yang memberi amanah," ucap Ngabalin.

Di media sosialnya seperti Instagram, Jokowi mengunggah foto gagang telepon disertai kalimat 'sabar sebentar lagi' saat berbicara tentang nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi menegaskan susunan kabinet sudah rampung.

Seperti kode 'sabar sebentar lagi', Jokowi meminta publik untuk menunggu barang waktu sebentar lagi. Dia menyebut Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan.

"Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya," kata Jokowi.
sumber

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Filosofi. Apapun bisa dicari filosofinya. Bahkan tumpukan baru dibungkus kawat baja aja bisa dicari filosofinya koq.

Mungkin Presiden lelah, jadi gagang telepon dibiarkan tergantung. Atau malas dengar telepon dari pihak yang pengen banget jadi menteri, makanya gagang telepon dibiarkan tergantung agar terdengar nada sibuk.

Gak begitu juga sih.

Urusan memilih menteri kabinet memang hak Prerogatif Presiden. Bahkan seorang ketua partai aja tak bisa memaksa. Jadi biarkanlah Presiden menentukan siapa-siapa saja yang paling pantas menduduki jabatan menteri. Siapa saja, yang punya kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya. Termasuk mereka yang mungkin kemarin berseberangan. Beri kesempatan untuk membuktikan ucapannya. Nanti kan terbukti, selama ini hanya bisa nyinyir atau memang bisa bekerja. Biar rakyat yang menilai.

Di periode kedua ini pastinya Presiden telah banyak belajar dari pengalaman menyusun kabinet di periode pertama. Kalau mau pintar pasti harus belajar.

Yang terpenting, sulit bagi pembenci dan pendengki Jokowi sekarang ini untuk mengaitkan Jokowi dengan PDIP karena Puan Maharani sebagai pewaris tahta PDIP justru telah menduduki jabatan sebagai Ketua DPR. Jadi tak ada lagi istilah mata-mata, menteri titipan, menteri tak punya kerjaan, atau princess minister.

Kabinet butuh menteri yang masih muda, visioner, mengikuti jaman di era digital ini, meskipun pastinya tidak semua cocok dengan kriteria itu. Tapi bisa dipastikan akan ada generasi era 90an, khususnya aktivis 98 yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinet Jokowi nanti.

Dan sebagai menteri, seseorang adalah pembantu Presiden. Meneruskan visi misi Presiden. Bukan mempunyai agenda tersendiri bahkan agenda terselubung seperti kasus menteri yang diberhentikan karena justru lebih fokus ke pencitraan di sebuah media yang kini beralih profesi menjadi media oposan ketimbang bekerja secara benar. Yang belum apa-apa sudah menghabiskan anggaran sekian milyard untuk pameran buku. Atau menteri sesaat yang cuma bisa koprat kepret merasa jadi rajawali.

Menteri adalah penyambung lidah Presiden. Semua visi misi Presiden dijabarkan dan dijalankan sesuai dengan apa mau Presiden. Tidak sanggup? Jangan jadi menteri. Jadi pengamat saja. Sebab dimana-mana pengamat itu lebih pintar dibanding orang yang dikomentari. Sama seperti halnya komentator bola.

Jangan lagi ada perseteruan antar kementerian, apalagi antar personal menteri. Ini memalukan. Sangat memalukan. Apa yang dicari? Pengakuan lebih pintar? Merasa lebih berhak? Kalau memang ada perbedaan pandangan, selesaikan diruang tertutup. Bicarakan baik-baik dengan Presiden. Bukan diumbar di media, dengan sikap pongah, sombong, amarah, sindiran. Lebay! Situ menteri apa abg?

Menteri jangan pula merasa lebih pintar dari Presiden. Meskipun punya berderet gelar, pengalaman yang banyak, ilmu yang mumpuni, titah Presiden adalah kewajiban. Laksanakan saja jika itu memang baik. Jika tidak? Sekali lagi, diskusikan diruang tertutup. Presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri, bukan sebaliknya. Bantu Presiden memberikan yang terbaik bagi rakyat. Seluruh rakyat tanpa kecuali!

Mengenai profesional atau orang partai, dimanapun juga seorang profesional ada. Jika memang ada orang profesional dari partai, tak masalah. Asal jangan memaksakan menaruh orang yang tidak cocok dalam bidangnya.

Rekam jejak? Itu harus. Nanti rakyat yang menilai. Jika rekam jejak seorang menteri terpilih buruk, biar rakyat yang menghakimi. Suara netizen itu lebih perih dari tersayat pisau. Lebih memberi mimpi buruk dibanding Freddie di Nightmare on Elm Street.

Soal korupsi? Tinggal pecat. Ada hukum dan lembaga yang mengurus. Untuk saat ini memang jangan libatkan dahulu KPK karena banyak drama yang berkembang. Biarkan nanti KPK bekerja begitu disaat menjabat, sang menteri terlibat korupsi. Tak ada yang lolos (seharusnya) dari bidikan KPK.

Pertahankan menteri-menteri yang jelas berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, karena pastinya sejalan dengan kemauan Presiden. Sebaliknya, buang menteri yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa bekerja baik. Ada beberapa personal menteri yang memang telah teruji selama periode pertama kabinet kemarin.

Beri nama kabinet dengan nama bombastis, misalnya Kabinet Nyolot Bersama atau Kabinet Nyengir Bersama. Jadi nanti cukup dengan nyolot atau nyengir untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir ini asli cuma parodi. Jangan diambil hati.

Selamat memilih menteri wahai Presiden.
Dipundakmu, harapan rakyat kami titipkan.
Jika memang 5 tahun ini tak ada lagi beban, maka bertindak tegaslah, bersikap tegaslah, dan berkata tegaslah. Sebab ketegasan itu kami rindukan untuk menata bangsa ini yang makin tergelincir dari rel Proklamasi.

Sebab jabatan Presiden adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali.