PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta dari sektor pajak hingga 17 Oktober masih jauh dari target yakni Rp44,5 triliun. Target dan realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun ini jauh lebih kecil ketimbang periode 2015. Pada 2015, target Rp56,30 triliun dan terealisasi sebesar Rp 44,20 triliun

Sementara realisasi pendapatan baru mencapai Rp31,5 triliun atau baru 70,86%. Sehingga ada pendapatan pajak sebesar Rp12,9 triliun yang harus dikejar Pemprov DKI melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).



Selain itu, untuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6 triliun belum bisa dibayarkan tahun ini karena adanya defisit pada neraca keuangan nasional.

Di sisi lain, komponen belanja DKI dari target Rp77,8 triliun sudah tercapai Rp44,2 triliun atau 54,3%. Pemprov DKI masih harus menyediakan dana belanja daerah sebesar Rp33,8 triliun.

Defisit anggaran sebesar Rp12,9 triliun ini pun harus diakali oleh Pemprov DKI agar bisa tetap membiayai program-program yang ditetapkan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah mengatakan pihaknya harus mengefisiensikan pos-pos anggaran yang bukan menjadi prioritas.

"Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) harus mendapat uang sebesar itu dalam 2,5 bulan lagi. Ini tentu jumlah yang sangat besar. Karena itu, di sisa waktu yang ada ini 2,5 bulan lagi kita yang pertama diharapkan efisiensi belanja," ungkap Syaefullah dalam rapat pembahasan APBD 2019 di Balai Kota, Kamis (17/10).

 

Baca juga: Dishub DKI Tegaskan Zhong Tong Sudah Kantongi Izin

 

Syaefullah menyatakan salah satu pos yang bisa diefisiensi adalah telepon, air, listrik, dan internet.

Ia juga meminta agar kualitas ransum dalam tiap rapat diturunkan hingga minimal tidak ada ransum sama sekali. Efisiensi juga bisa didapat dari pengurangan kuantitas peserta perjalanan dinas.

"Kita nih kebiasaan seperti ikan mujaer. Induknya pergi, anak-anaknya ikut pergi. Harusnya kepala dinas atau kepala bidang pergi ya sendirian saja," tegasnya.

Tidak hanya itu, Syaefullah meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI gencar melakukan promosi wisata serta mengkaji ulang pengiriman delegasi wisata ke daerah lain.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga diharap mengaji ulang kegiatan promosi yang dilakukan ke negara lain.

"Kita belum punya kalender wisata selama satu tahun. Itu harus dibuat dan disebar melalui media sosial. Juga soal pengiriman delegasi promosi wisata harus dilihat negaranya. Cari negara yang kaya dan memang orangnya senang jalan-jalan. Kalau ke Meksiko mereka kan kurang lebih sama dengan kita, ya buat apa," tandasnya.

Syaefullah juga meminta agar proyek-proyek yang gagal lelang hingga bulan ini untuk tidak dilelang ulang. Ia menegaskan lelang sebaiknya dilakukan tahun depan.

"Tapi ingat program yang disisir untuk diefisiensikan tidak boleh mengganggu jalannya program pokok yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita yang harus berkorban supaya kegiatan yang penting ini bisa dijalankan," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu

https://m.mediaindonesia.com/read/de...mbang-era-ahok

malu