tirto.id - Mantan Cawapres 2019, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai seharusnya pemerintahan perlu memiliki pihak-pihak yang dapat mengkritisi agar ada check and balances.

Pemerintah, kata Sandi, tak bisa hanya dikelilingi oleh buzzer-buzzer politik yang mengganggu masukan rakyat. Hal itu, kata Sandi, dapat merusak demokrasi.

"Kan enggak bisa dikelilingi dengan masukan asal bapak senang, atau didengungkan oleh para buzzer-buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandi saat ditemui di rumahnya di Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).


Ia juga mengaku merasakan sendiri dan memiliki data dari masyarakat bahwa secara elektoral masyarakat lebih menghargai pemerintahan yang terdapat check and balances daripada unity government.

Baca juga: Buzzer dan Polisi dalam Pusaran Grup Whatsapp STM

"Sebenarnya kita udah bersatu kok. Kemarin itu jelas kepentingan Gerindra itu kepentingan nasional. Jadi enggak usah takut dengan hal-hal pascapilpres negara terbelah. Enggak juga," kata Sandi.

"Harus dipupuk persatuan. Gerindra akan menjadi pemeran utama dalam bagian healing the nation. Semakin mendekatkan agar tidak terpecah dua kubu," imbuhnya.

Sandi mengadakan pertemuan dengan beberapa wartawan di rumahnya di Pulombangkeng, Jakarta Selatan, untuk membahas beberapa isu pasca masuknya kembali dirinya ke Gerindra dan sikap politik partai.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno akhirnya memilih kembali ke Partai Gerindra, setelah mengundurkan diri saat maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.

Ia juga mendeklarasikan kembali ke Gerindra lewat akun Instagramnya dan saat Rapimnas Gerindra di Hambalang, Bogor, kemarin (16/10/2019).

Baca juga:
Beda Perlakuan ke Buzzer 01 dan 02, Polri Dikritik Aktivis
Soal Tuduhan Polisi Punya Buzzer, Polri: Silakan Buktikan di Sidang
Jadi Buzzer Jokowi Membuat Polisi Tak Segera Periksa Ulin Yusron?


Baca juga artikel terkait INDUSTRI BUZZER atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - hrp/zak)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Zakki Amali

https://tirto.id/sandiaga-uno-buzzer...demokrasi-ejUk



Buzzer Pro-Pemerintah Dinilai Bisa Merusak Dukungan Publik ke Jokowi

Buzzer Pro-Pemerintah Dinilai Bisa Merusak Dukungan Publik ke Jokowi. “Saya kira sekarang buzzer yang pro-pemerintah harus lebih santai, cooling down..,” katanya.

JAKARTA, News – Direktur NU Online sekaligus pegiat media sosial Mohamad Syafi’ Alielha atau akrab disapa Savic Ali, menilai tindakan buzzer politik pendukung pemerintah justru akan merusak dukungan dari elemen masyarakat sipil terhadap legitimasi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Savic berpendapat, buzzer pro-pemerintah cenderung bersikap reaktif terhadap segala kritik yang ada. Padahal kritik yang dilontarkan itu menandakan masyarakat masih memiliki harapan terhadap Presiden Jokowi.

“Semestinya tidak ada tindakan-tindakan dari para pendukungnya itu yang over, yang justru bisa merusak koalisi atau dukungan dari kelompok masyarakat atau komunitas yang pada dasarnya pro presiden,” ujar Savic saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Buzzer Pendukung Pemerintah Dinilai Terlalu Agresif Tanggapi Kritik

Menurut Savic, pembelaan yang berlebihan dari para buzzer berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.

Akibatnya, citra presiden dapat memburuk dan legitimasi dukungan terhadap pemerintah juga semakin melemah.

“Tindakan berlebihan itu bisa back-fire. Saya kira pembelaan yang berlebihan, justru kalau terlalu reaksioner itu bisa backfire buat citra presiden sendiri dan kemudian membuat legitimasi dukungan orang juga bisa melemah,” kata Savic.

Pandangan Publik soal Buzzer Disebut Bergeser

Savic menengarai fenomena buzzer politik tidak bisa dilepaskan dari adanya polarisasi politik dan sosial yang sudah terjadi sebelum Pilpres 2019.

Masyarakat terbelah dalam dua kubu pendukung pasangan capres-cawapres.

Pro-pemerintah menganggap ada pihak-pihak yang ingin melemahkan posisi Presiden Jokowi dengan melontarkan kritik.

Kritik tersebut juga dianggap akan menguntungkan pihak oposisi atau pendukung Prabowo Subianto.

Fenomena Buzzer Memanipulasi Opini, Pencerdasan Publik Dinilai Penting

Ada pula polarisasi sosial misalnya terkait sentimen agama. Pihak yang kerap mengkritik pemerintah dianggap berasal dari kelompok Islam kanan atau setidaknya memiliki afiliasi politik dengan kelompok tersebut.

Sentimen ini digunakan buzzer untuk mengeneralisasi kelompok yang mengkritik pemerintah itu dianggap berafiliasi dengan kelompok kanan.

Hal ini, kata Savic, terlihat dari kontra-narasi para buzzer terkait kasus Novel Baswedan yang akhirnya memunculkan istilah “polisi taliban”.

Buzzer Dinilai Bisa Geser Fokus Publik soal Kasus Novel Baswedan

“Saya kira sekarang buzzer yang pro-pemerintah harus lebih santai, cooling down. Pemilu sudah selesai, dan kita menghadapi tantangan baru dan saya kira presiden juga butuh legitimasi yang kuat untuk kekuasaannya lima tahun ke depan,” ucap Savic.

Keberadaan buzzer pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di media sosial menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Pihak Istana Kepresidenan pun sampai-sampai ikut berkomentar.

Kegaduhan yang diciptakan buzzer pendukung Jokowi terjadi setelah Presiden menyetujui revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Buzzer Dinilai Berisiko Membangun Perdebatan yang Tidak Produktif

Para buzzer mati-matian membela kebijakan Jokowi yang tidak populer karena dianggap melemahkan KPK itu.

Keriuhan berlanjut saat mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, yang salah satunya untuk menolak revisi UU KPK.

Para buzzer mencoba mendelegitimasi gerakan itu melalui berbagai unggahan. Bahkan ada sejumlah kicauan yang mengarah pada disinformasi.


buzzer laknat hina dina biadab