Euforia politik sudah berlalu, meski keadaan masih disangkut paut eratkan dengan politik atas apa yang menjadi problem di negeri kita ini. Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa melihat dan mendengar, tanpa bisa menilai secara akurat, hanya bisa menduga duga dengan segala perspektif yang ada.


Telah ditetapkan, bahwa Ir.H. Joko Widodo resmi menjadi Presiden terpilih periode 2019-2024, setelah memenangkan pilpres 2014, kini beliau akan menjadi Pemimpin kembali, namun periode kali ini akan didampingi oleh Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden.



Kalianlah tumpuan harapan semua rakyat wahai para pemimpin negara, tetaplah menjadi sosok yang selalu bisa berbicara menggunakan bahasa rakyat dengan wargamu, terutama kami rakyat kecil yang nasibnya jarang didengar oleh para penguasa negeri. Semua rakyat dari kalangan mana saja pasti punya harapan khusus dari kinerja seorang Presiden, tidak menutup kemungkinan juga ane sebagai rakyat kecil. Guna memperbaiki keadaan, ane berharap sistem pendidikan di Indonesia lebih ditingkatkan lagi. Pasalnya diwilayah pelosok Indonesia masih banyak anak anak yang butuh perhatian khusus untuk pendidikan. Ruang kelas yang kurang layak, kurangnya jumlah sekolah dan guru, masih banyak pula sejumlah guru honorer yang dibayar kurang layak sebagai seorang guru yang memberikan jasanya demi mencerdaskan para calon penerus bangsa.


Pendidikan adalah faktor besar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu. Negara yang memiliki rata rata SDM yang berkualitas, maka bisa dipastikan lebih terlepas dari masalah-masalah klasik. Seperti kemiskinan yang terus bertambah, jumlah pengangguran yang masih banyak, hutang negara yang terus tinggi dan masalah lainya. Di Indonesia sendiri belum bisa terlepas dari masalah masalah tersebut. Kita bisa saja mengatasi masalah tersebut secara bertahap, namun faktanya keadaan pendidikan di Indonesia masih belum stabil. Mengingat pendidikan merupakan pengaruh besar untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran disuatu negara


Ranking pendidikan di Indonesia



Ditingkat ASEAN saja Indonesia hanya menempati di posisi ke 5, diperingat pertama diduduki oleh Singapura, disusul Malaysia, Brunai Darussalam, dan Thailand. Sementara ditingkat dunia Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia yang berada diurutan ke 62, sedangkan Indonesia hanya di posisi ke 108. Sebenarnya anggaran yang dikhususkan untuk pendidikan, pemerintah melepaskan dana yang cukup besar dan selalu naik dari tahun ke tahun.


Anggaran yang diberikan pemerintah untuk kepentingan pendidikan



Tahun 2018 anggaran khusus untuk pendidikan mencapai Rp 444,1T, angka ini naik 11,3 % di tahun 2019 yang mengalokasikan dana sebesar 492,5 T. Diperkirakan akan naik lagi untuk tahun depan menjadi 505,8 T. Tingginya anggaran khusus untuk pendidikan diharapkan bisa diratakan untuk setiap daerah diseluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil yang biasanya lebih membutuhkan bantuan tersebut. Akan tetapi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan, sejumlah pemegang kuasa menyalahgunakan kedudukanya dengan mengantongi sebagian anggaran tersebut untuk urusan pribadi. Obyek yang dikorupsi antara lain, sarana & prasarana sekolah, dana BOS, Dana Alokasi Khusus, dana buku dan infrastruktur sekolah. Pada tahun 2005 - 2016, terdapat 425 kasus korupsi terkait anggaran pendidikan, menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pelaku kasus korupsi tersebut melibatkan Kepala sekolah, guru, Kepala dinas, Pejabat Kementerian, Dosen, anggota DPR/DPRD, dan Rektor. Kasus tersebut telah merugikan negara mencapai Rp 1,3 Tdan nilai suap sebesar Rp 55 M.

 

Beberapa upaya untuk menaikan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia



Jika kita menengok beberapa tahun kebelakang program wajib belajar di Indonesia hanya sampai 9 tahun saja, sementara kebanyakan perusahaan hanya menerima pekerja dengan minimal tingkat kelulusan SMA atau sederajat. Sebenarnya pada tahun 2015 pemerintah membuat kebijakan untuk mengubah program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Sayangnya program ini belum terealisasi dengan sepenuhnya. Masih banyak wilayah terpencil Indonesia yang belum terjamah bantuan dari pemerintah setempat. Kabarnya masih dalam usaha pemerataan untuk akses program wajib belajar 12 tahun, terkait hal itu beberapa upaya masihbterus dilakukan. Seperti memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa dengan Pogram Indonesia Pintar (PIP) serta pemberian program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa.



Beberapa upaya untuk pemerataan program wajib belajar 12 tahun masih terus dijalankan, mudah mudahan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak, agar kualitas pendidikan di Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Terkait kasus korupsi anggaran pendidikan, diharapkan Pak Presiden bisa mengambil langkah yang cepat dan tepat guna meningkatkan kualitas SDM. Dengan begitu Indonesia lebih bisa bersaing dengan negara negara maju lainya dimasa yang akan datang.


Semangat bertugas Pak, dengan kembali terpilihnya bapak sebagai pemimpin negeri ini, mudah mudahan bisa melanjutkan tugas tugas bapak yang belum terlaksana.