Sebelumnya Saya ucapkan selamat atas terpilihnya bapak Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden di periode lima tahun mendatang. Semoga bisa menjadi pemimpin yang amanah dan mau mendengarkan keluh kesah masyarakat Indonesia. Merdeka.

Seperti yang telah dijanjikan dalam kampanye pemilihan capres dan cawapres beberapa bulan yang lalu jika terpilih akan menjalankan visi dan misi yang dikampanyekan pun dengan janji-janji yang sudah dilontarkan saat kampanye. Maka Saya sendiri sebagai anak bangsa turut menangihnya. Jangan PHP in janjimu wahai presidenku.

Harapan Saya untuk kepemimpinan di lima tahun mendatang bagi Presiden dan Wakilnya bukan hanya sekedar janji manis saja saat berkampanye dulu tapi juga bukti nyata di masa kepemimpinan mereka. Jadi masyarakat Indonesia dan Saya sendiri tidak merasa di PHP in oleh sebuah janji manis belaka. Berikut ini beberapa hal yang Saya utarakan  untuk mewakili aspirasi masyarakat Indonesia mengenai janji juga harapan perihal kepemimpinan mereka di masa mendatang diantaranya;

1. Memperbaiki Sumber Daya Manusianya

Harapan besar bagi masyarakat Indonesia adalah sumber daya manusia kedepannya makin dikembangkan dan diperbaiki kualitasnya. Mengingat saat ini pemerintah terfokus pada pembangunan, tapi kualitas sumber daya manusianya tidak turut serta dibangun dan dikembangkan. Hal ini semakin mengundang banyak permasalahan di kalangan masyarakat, terutama masalah pengangguran yang kian meningkat jumlahnya. Bahkan penyediaan lapangan kerja pun tak serta merta bisa menekan jumlah pengangguran di Indonesia untuk berkurang. Dikhawatirkan jika sumber daya manusianya tidak diperbaiki maka akan marak pengangguran dalam jumlah yang tidak bisa ditekan lagi. Diharapkan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, masyarakat Indonesia  berkembang dan menjadi warga yang produktif dalam berbagai bidang.

2. Sistem Pendidikan yang Memadai

Banyak sekali terlihat terutama di daerah-daerah pelosok tanah air sistem pendidikan di sana tak memadai. Baik dari tenaga si pendidik maupun yang terdidik. Hal ini sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa generasi penerus bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang layak jika sistem pendidikannya saja kurang memadai baik dari segi sarana prasarana maupun dukungan pihak yang terkait.

Adanya program beasiswa pun tak bisa menjangkau ke pelosok tanah air untuk bisa dinikmati para anak bangsa saat ini. Dan masih saja ada yang selayaknya mendapat bantuan pendidikan tapi tak terjangkau dari tangan dinas pendidikan setempat. Yang lebih mirisnya lagi moral pendidik jaman sekarang seolah minim dari kata guru," digugu lan ditiru" 

Banyak kita jumpai di media masa, baik cetak maupun non cetak yang memperlihatkan bagaimana sikap seorang guru yang tak patut ditunjukkan pada muridnya malah justeru kian merebak di rana media. Pun sebaliknya sikap murid pada seorang guru jauh dari kata sifat menghormati.

Hal ini mencerminkan jika moral pendidik dan terdidik di tanah air ini berada di fase yang memprihatinkan.

3. Harga Pangan Yang Murah

Hal ini memicu pro dan kontra. Seperti simalakama jika harga pangan murah dipasaran ini akan merugikan kaum petani. Mereka akan mengalami kerugian besar karena antara modal yang dikeluarkan untuk bertani tak sesuai dengan hasil dari bercocok tanam mereka. Saya harap supaya pemerintah lebih memperhatikan masalah ini serta memberi  penanganannya secara serius. Mengingat roda perekonomian negara tak bisa lepas dari peran kaum petani.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, menghimbau masyarakat untuk membeli hasil bumi lokal daripada interlokal. Memberantas para mafia pedagang nakal yang sering mempermainkan harga seenaknya sendiri. Mengadakan bimbingan pada masyarakat terutama di desa-desa untuk lebih produktif lagi mengolah hasil bumi untuk dijadikan berbagai ragam jenis barang yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

4. Jaminan Kesehatan

Ini yang selalu menimbulkan keresahan di berbagai kalangan. Pasalnya selain jaminan kesehatan yang tidak merata serta program salah sasaran kian mencekik masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk turut serta menikmati hasil jaminan kesehatannya. 

Selain itu, pelayanan kesehatan di berbagai daerah tidak menunjukkan keramahannya pada para pasien yang tergolong tidak mampu untuk bisa menikmati layanan kesehatan yang memadai di tempat asal mereka tinggal.

Seakan ungkapan yang miskin dilarang sakit berlaku bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Hal ini bisa diatasi jika ada kerja sama antar pemerintah dan dinas kesehatan setempat yang mau turun tangan secara langsung membantu bagi para warga yang tidak mampu tanpa membebani mereka dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat.

Bahkan adanya pengobatan gratis yang diadakan oleh pemerintah setempat tak bisa menghilangkan fakta di masyarakat jika jaminan kesehatan yang ditawarkan tak bisa turut serta menjamin sistem pelayanan kesehatannya. Ini terbukti dengan adanya berbagai keluhan dari masyarakat perihal pelayanan yang petugas kesehatan dilakukan tak ramah bagi para pasien itu sendiri.

Mulai dari sistem pelayanan yang dipersulit bahkan tak jarang mereka meminta bayaran untuk memperlancar segala urusan di kesehatan setempat. Hal ini menggambarkan minimnya kepedulian para petugas medis terhadap para pasien yang tidak mampu. 

5. Pemberantasan Korupsi

Ini penting. Mengingat banyak terjadinya penyalahgunaan anggaran sehingga merugikan negara dan rakyat kalangan menengah kebawah yang harus menanggung dampak negatifnya.

Selain itu, instansi terkait pun seakan menuli buta mendengarkan jeritan masyarakat kecil yang menanggung akibat dari ulah para si tikus berdasi tersebut.

Tak jarang di daerah kecil seperti perdesaan, kecamatan bahkan kabupaten tak lepas dari ulah para koruptor di negeri ini. Harapan Saya sebagai anak bangsa jangan memberantas si koruptor dari atasnya saja tapi berantas hingga ke akar-akarnya. Baik dari tingkat terkecil seperti desa sampai ke tingkat tinggi yaitu ibukota.

Upaya yang harus dilakukan untuk bisa memberantas koruptor dari yang tingkat terkecil hingga tingkat yang besar adalah. Membangun sistem pengawasan atau lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja kerja para pejabat daerah baik dari desa kecamatan hingga ibukota. Memberikan pos terbuka pengaduan masyarakat perihal pejabat daerah yang tercyduk melakukan pelanggaran untuk dilaporkan. Serta menghimbau masyarakatnya agar tidak takut untuk melaporkan si pelanggar dengan memberikan perlindungan identitas diri pada si pelapor lewat jalur hukum guna memberikan rasa aman serta nyaman guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada si pelapor.

Banyak yang tak terexpose terutama di pedesaan adanya penyelewengan anggaran desa yang di salah gunakan oleh pejabat baik dari tingkat Rt, Rw sampai Kadesnya. Hal ini membuktikan jika tindakan para koruptor tak hanya bernilai fantasi saja, bahkan yang bernilai kecil pun tak lepas dari si tikus berdasi dan berpeci. 

Sementara itu dulu yang bisa Saya sampaikan di TS kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau Saya bahas di sini. Namun takut tidak cukup jika kebanyakan pembahasannya. Semoga saja lima tahun kepemimpinan Presiden serta Wakil Presiden mendatang bisa lebih memajukan Indonesia lagi baik di segi pandangan masyarakatnya pun mancanegara.


Sumber: TS Pribadi.