Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengkaji kembali mengenai harga Rumah DP 0 Persen atau DP Rp0 bagi warga DKI Jakarta.

Kajian tersebut mengenai harga yang dipatok Pemprov DKI itu apakah sudah sesuai dengan kemampuan warga Jakarta.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi, misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin," kata politikus PKS di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," lanjutnya.

Menurut Suhaimi, program DP Rp0 merupakan Program andalan Pemprov DKI yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum memiliki rumah.

Program itu ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018.

Ada beberapa syarat dan prosedur untuk memiliki rumah DP Rp0 yang mesti dipenuhi masyarakat.

Antara lain, belum memiliki rumah, warga ber-KTP Jakarta, dan tinggal sekurang-kurangnya 5 tahun, tidak pernah menerima subsidi perumahan, dan berpenghasilan empat sampai tujuh juta rupiah.

"Kalau saya melihat secara umum program jalan. Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala. Misalnya di DP nol rupiah itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas," katanya.

Ia berharap Pemprov DKI untuk mempercepat pembangunan Rumah DP Rp0 agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat DKI.

"Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," tutupnya.

Terhitung per Rabu, 16 Oktober 2019 besok, Gubernur Anies Baswedan telah memimpin Jakarta selama 2 tahun.

Sumber