Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tidak transparan karena belummengunggah rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Baginya, hal itu adalah pengiringan opini yang tidak sehat.
"Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara)," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Soal pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, Anies menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. "Pak Sekda yang tahu," kata Anies.

Anies hanya menyebut soal anggaran DKI di 2020 masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Namun ada beberapa program prioritas yang akan tetap berjalan.
"Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kita melakukan menyesuaikan agar program-program urutan prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucap Anies.
Dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies.

"Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan 3 dalam bentuk e-Budgeting," kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto kepada wartawan, Selasa (8/10).


https://m.detik.com/news/berita/d-47...opini?single=1