Dalam sejarah bangsa ini, kekerasan militer telah banyak meninggalkan catatan hitam dan luka batin yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya. Operasi militer telah mengakibatkan trauma dan gangguan psikis yang berat dan panjang akibat kebrutalan militer terhadap warga masyarakat Papua.

Sejarah mencatat, status Daerah Operasi Militer (DOM) pernah di berlakukan di hampir seluruh Papua sepanjang tahun 1961 hingga 1998.  Komnas HAM mencatat setidaknya ada 44 operasi militer telah dilancarkan selama periode tersebut. Ratudan ribu jiwa orang Papua hilang dan menjadi korban kekerasan aparat militer Indonesia.

Sebagian masyarakat yang selamat, melarikan diri ke hutan belantara hingga sampai ke wilayah Papua New Guinea (PNG). DOM sendiri akhirnya dicabut pada tahun 1998 oleh Panglima ABRI kala itu, Jenderal Wiranto.

https://tirto.id/papua-di-bawah-tuju...indonesia-ehpY

Pendekatan militer sempat berkurang drastis pada era Gus Dur. Sayangnya, kembali lagi sejak kepresidenan Megawati Soekarnoputri. Sejak menjabat presiden pada Oktober 2014 lalu, setidaknya sudah 11 kali Jokowi tercatat mengunjungi Papua dan Papua Barat. Jumlah tersebut terbanyak jika dibandingkan dengna kunjungan eks Gubernur DKI Jakarta itu ke wilayah atau provinsi lain.

Pemerintahan Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Ia juga menerapkan kebijakan BBM satu harga. Menurutnya, kebijakan BBM satu harga adalah bentuk “keadilan” bagi warga Papua.

Namun, untuk menghadapi aksi kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih, Jokowi cenderung mengambil langkah militer. Dalam merespon peristiwa tewasnya 31 orang pekerja pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua, oleh gerombolah kelompok kriminal bersenjata (KKB), presiden memilih menggunakan pendekatan ‘bersenjata’.

Selain mengganti pekerja dengan personel TNI, Jokowi membiarkan tentara mengejar pelaku penembakan. Dampaknya, sampai Agustus 2019, 37 ribu warga tinggal di pengungsian akibat operasi gabungan TNI-Polri di wilayah tersebut.

Kini, Papua tengah membara lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Propaganda rasis yang dilakukan kelompok massa dari aliansi ormas di Surabaya saat mengepung asrama ,ahasiswa Papua pada pertengahan Agustus 2019 lalu,  telah memantik aksi protes berujung kerusuhan di beberapa kota di Papua serta Papua Barat. Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Fakfak, Jayapura, dan sebagainya menimbulkan korban dari kubu demonstran maupun aparat keamanan.

Puncaknya adalah kerusuhan berdarah di Wamena yang pecah pada 23 September 2019. Salah satu kerusuhan paling berdarah yang penah terjadi di Tanah Papua itu telah menyebabkan lebih dari 11 ribu orang meninggalkan Wamena. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan orang yang mengungsi ke berbagai titik di kota tersebut.

Memang saat ini kondisi di Papua maupun Papua Barat dikatakan sudah lebih kondusif. Meski demikian, TNI-Polri menegaskan pemberian jaminan dan kontrol tegas dalam upaya mengembalikan keamanan dan kondusifitas di wilayah tersebut.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab menegaskan personel keamanan tak akan lagi mengambil langkah pencegahan untuk pemulihan situasi.  “Tidak ada lagi kita melakukan tindakan-tindakan preventif. Tetapi kalau ada kejadian yang kita hadapi, kita akan represif. Untuk supaya situasi ini semakin kondusif ke depan. Itu saja,” ujarnya.

https://nasional.republika.co.id/ber...amena-kondusif

Di wilayah Ilaga, Papua Barat, aparat keamanan bersenjata tampak berpatroli pascateror kelompok KKB pimpinan Lekagak Telenggen, pada akhir September lalu.



Terlihat jelas jika sikap aparat di Papua tengah mengeras. Tentu saja bukan hal yang mustahil bila ke depan akan mengarah kepada pemberlakukan kembali DOM.

Meredamnya gejolak Papua dan People Power mahasiwa serta pelajar di berbagai wilayah di Tanah Air, ditambah dengan peristiwa penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, oleh dua pelaku yang diduga terpapar radikalisme ISIS, membuat perhatian nasional kembali kepada isu radikalisme Islam.

Meski demikian, perlu diwaspadai adanya upaya mengembalikan episentrum sorotan kembali ke Tanah Papua, dengan menciptakan letupan-letupan kericuhan baru.

Naga-naganya sudah terlihat ke arah sana. Setidaknya ada dua peristiwa yang bisa memperkuat dugaan tersebut. Pertama, penikaman seorang tukang bangunan asal Toraja, Sulawesi Selatan, di daerah Wouma, Wamena, pada Sabtu (12/10). Anehnya, di lokasi penikaman tidak ada aparat yang berjaga. Padahal wilayah Wouma merupakan salah satu daerah yang dianggap "rawan" oleh aparat dan telah menjadi prioritas pengamanan.

Bukti kedua berupa penemuan lima jenazah di Kampung Iniye, Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, pada 10 Oktober 2019, yang diduga korban penembakan oleh oknum TNI. Warga bersama aktivis Jaringan Pembela HAM (JapHAM) Pegunungan Tengah menemukan lima jenazah tersebut dalam satu lubang yang ditutupi daun-daunan sebelum ditimbun tanah.

Samuel Tabuni, tokoh pemuda Nduga, menyebutkan warga yang menghubungi dirinya mengatakan melihat anggota TNI di sekitar Gua Batu. Pihak Kodam XVII/Cenderawasih yang dikonfirmasi Jubi mengaku belum menerima informasi insiden penembakan dimaksud.

https://www.jubi.co.id/lima-jenazah-...bak-oknum-tni/



Dua kejadian itu membuat seolah-olah ada pihak yang ingin Papua tetap panas. Untuk apa? Ya tentunya demi turunnya dana operasi pengamanan militer. Di tengah pemerintahan sipil ini, ruang gerak bagi militerisme semakin sempit.

Dengan demikian, maka klop sudah kejadian-kejadian di atas dengan analogi yang diutarakan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada perayaan HUT ke-74 TNI tanggal 5 Oktober 2019 lalu: “TNI adalah tangan kanan presiden pada saat darurat militer.”

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...arurat-militer