Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi keberatan jika Gerindra ingin masuk dalam kabinet dengan menempati jabatan menteri urusan pangan dan energi. Dia pun tidak ingin Jokowi-Ma'ruf menerima konsep Gerindra soal swasembada pangan dan energi.

Gerindra mengajukan dua syarat jika Presiden Jokowi ingin mendapat dukungan. Pertama, Strategi Dorongan Besar soal swasembada pangan dan energi diterima. Kedua, menteri urusan pangan dan energi harus diberikan pada Gerindra.

"Saya pikir, sudahlah bagi Gerindra untuk konsisten saja dalam konteks demokrasi kita, menjadi penyeimbang bagi pemerintah," ucap Taufiqulhadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/10).

Taufiqulhadi menegaskan bahwa Jokowi telah memiliki konsep ekonomi yang akan diterapkan. Konsep tersebut juga telah dipaparkan selama masa kampanye Pilpres 2019 lalu.

Itu semua juga telah didiskusikan hingga matan oleh partai-partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karena itu, keliru jika Gerindra ngotot ingin konsep Strategi Dorongan Besar diterima dan dijalankan Jokowi.

"Jika tiba-tiba datang Gerindra dengan platform bawaannya, maka akan bersifat saling menegasi nantinya antara kedua arus tersebut," ucapnya.

Taufiqulhadi juga menegaskan bahwa partai-partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019 memiliki tokoh-tokoh mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan selanjutnya. Bahkan di periode 2014-2019, tidak ada orang kepercayaan Gerindra pun pemerintahan tetap berjalan.

"Saya tidak menganggap relevan Gerindra masuk dalam kabinet Jokowi sekarang. Tidak ada relevansinya bagi kabinet Jokowi dan tidak relevan bagi pendukung Gerindra sendiri," tuturnya.

"Kalau cara berpikirnya seperti ini, seharusnya dulu Pak Prabowo tidak mencalonkan diri menjadi presiden," lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono mengatakan pihaknya mengajukan 2 syarat jika Jokowi ingin mendapat dukungan di periode selanjutnya.

Syarat pertama, konsep Strategi Dorongan Besar tentang swasembada pangan dan energi diterima serta dijalankan. Kedua, pos menteri urusan pangan dan energi diberikan pada Gerindra.

"Kalau tidak diterima ya enggak apa-apa, tapi kami memilih lebih baik di luar pemerintahan," tuturnya.

(bmw)
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...-urusan-pangan