Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi solusi brilian nan inovatif untuk menyelesaikan masalah sanitasi di Ibu Kota. Solusi itu berbentuk imbauan agar masyarakat tanpa fasilitas MCK memadai menumpang di rumah tetangga yang memiliki fasilitas MCK memadai untuk buang air besar alias boker. Kini, langkah panjang dipersiapkan. Pemprov DKI ajukan anggaran bangun septic tank di masa genting. Sebuah karakteristik pemerintahan Ibu Kota. Beruntungnya warga Jakarta. Pemprovnya brilian, berkarakter pula.

Kehidupan RT 15, RW 17, Tanjung Duren Utara, Petamburan, Jakarta Barat mendadak jadi sorotan beberapa waktu belakangan. Bukan karena prestasi. Tidak juga karena gapura kampung mereka memenangi lomba hias sayembara televisi. Sorotan dipicu oleh temuan kotoran manusia di kali-kali kecil di sekitar kediaman warga. Menurut keterangan warga, kotoran-kotoran manusia di kali itu adalah hasil buangan dari jamban dan fasiltas MCK warga yang tak dilengkapi septic tank.

Keresahan warga sempat dijawab oleh Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat Edy Mulyanto dengan imbauan. Entah ia sedang berkelakar atau entah apa yang merasukimu, Edy. Yang jelas, ia meminta warga numpang boker di rumah tetangga. Edy bilang, langkah itu bisa jadi jalan keluar sementara. "Mungkin mereka kalau buang hajat besarnya, cuci kakusnya numpang di tempat yang ada saluran septic tank-nya," kata Edy kepada Kumparan, Senin (7/10).

Solusi brilian yang dituturkan Edy sayangnya tak mungkin menyelesaikan masalah. Menurut pendataan, ada 21 rumah di wilayah tersebut yang tak memiliki septic tank. Dalam cakupan lebih luas, data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dirilis April lalu mengungkap bahwa 0,42 persen warga DKI Jakarta masih boker sembarangan. Jika membulatkan jumlah penduduk DKI Jakarta ke angka sepuluh juta, artinya ada sekitar 42 ribu orang Jakarta yang tidak boker di tempat seharusnya.

Meski begitu, data Bappenas menyebut sanitasi layak di DKI Jakarta sudah baik dengan persentase 90,37 persen. Namun, data nyatanya juga mengungkap rendahnya tingkat sanitasi aman di DKI Jakarta: 19,07 persen. Sanitasi aman adalah fasilitas pembuangan kotoran yang tersedia di rumah-rumah dan terhubung dengan tempat pengolahan limbah rumah tangga.

"Tapi, di DKI, akses sanitasi layak sudah tinggi, 90,37 persen. Sanitasi layak kayak apa? Sanitasi layak itu misalkan kalau ada MCK umum, itu sudah layak karena sudah ada aksebilitas, meskipun di rumah tidak ada sanitasi," tutur Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam berita yang ditulis Republika.

Berdasar data itu, Bambang mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan pengelolaan limbah kotoran rumah tangga ini sebagai prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 mendatang. "Karena itu kami meminta agar pemerintah DKI dalam pola RKPD 2020 memberikan prioritas dan perhatian lebih kepada pelayanan air bersih, sanitasi dan air limbah," kata Bambang.

Pemerintahan berkarakter

Permintaan Bambang sebenarnya tak muluk. Sangat masuk akal. Pemprov DKI Jakarta pun akhirnya menjawab permintaan yang telah disampaikan berbulan-bulan lalu itu. Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengajukan anggaran sebesar Rp166 miliar untuk pembangunan septic tank di Jakarta pada tahun 2020.

Penganggaran ini diketahui masuk dalam pengajuan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 setelah temuan kotoran manusia di Tanjung Duren. Namun, pengajuan anggaran di masa-masa genting macam ini justru jadi sorotan. Menurutnya, pengajuan semacam ini adalah kebiasaan Pemprov DKI. Semacam karakter yang sayangnya amat buruk bagi alur kerja pemerintahan.

"Inilah kebiasaan Pemprov DKI. Ada masalah dulu, baru kemudian bergerak. Enggak ada ada perencanaan yang jelas," kata anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Menurut Nova, sejatinya tak ada kesulitan untuk membangun instalasi septic tank secara komunal yang puluhan tahun belum ada di daerah tersebut. Barangkali Nova harus juga memahami bahwa perencanaan matang bukan bagian dari karakter pemerintahan yang diusung Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi mungkin pihak pemprov enggak concern masalah ini. Mungkin sudah terlalu banyak kerjaan. Padahal untuk bikin IPAL komunal di rumah padat penduduk adalah hal mudah," kata Nova.

Anggaran Rp166 miliar yang diajukan Pemprov DKI nantinnya akan digunakan untuk membangun sistem pengelolaan air limbah secara komunal di tiga lokasi. Pembangunan rencananya akan dilakukan pada 2020. Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf mengatakan, pembangunan septic tank diutamakan untuk kawasan pinggir kali yang dipadati pemukiman, termasuk di kawasan Grogol dan Petamburan.

"Pembangunan septic tank komunal seperti tangki-tangki, ditaruh di rumah penduduk daerah yang sempit. Utamanya di daerah yang kemarin (ramai diberitakan) pembuangannya itu langsung ke kali, supaya mereka enggak buang air limbahnya itu ke kali," jelas Juaini.

Juaini bilang pihaknya hanya akan bertugas membangun septic tank, tidak ikut serta membangun WC. "Kalau bikin WC umum itu biasanya dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalau SDA, kita bantu buat sistem pengolahan air limbahnya," kata Juani.

Anggaran Rp166 miliar yang diajukan Pemprov DKI nantinnya akan digunakan untuk membangun sistem pengelolaan air limbah secara komunal di tiga lokasi

Pihaknya mengaku telah menghabiskan anggaran sebesar Rp12 milyar untuk membangun 6 septictank komunal berskala besardengan kapasitasnya yang sanggup menampung pembuangan limbah domestik dari 200 KK (Kepala keluarga) hingga 400 KK dan saling terintegrasi.