Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K menyebut kesenjangan di Indonesia urutan keempat di dunia.

"Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya. Jauh sekali bedanya. Kita itu nomor 4 setelah Rusia, India dan Thailand," kata Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2019).

Bambang mengatakan satu persen warga Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Dia mengatakan jika dilakukan hitungan kasar, 90 persen warga Indonesia memperebutkan 30 persen aset nasional.

"Satu persen orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional, Jika naikkan jadi 10% keluarga maka ini menguasai 70%. Artinya sisanya 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," tuturnya.

Bambang membandingkan warga miskin negara lain dengan warga miskin di Indonesia. Menurutnya, kesenjangan di Indonesia harus segera diselesaikan.

"Kalau di Amerika kesenjangan juga tinggi, namun orang yang paling miskin masih bisa beli mobil dan sewa rumah. Di Thailand kesenjangan tinggi namun kulitnya sama. Kita ini bangsa yang majemuk. Pak JK suka ngomong jika ada 10 orang kaya, 9 orang bukan muslim, jika ada 10 orang miskin, 9 orang muslim. Ini dampak negara majemuk," jelas Bambang.

Bambang menuturkan akibat dari kesenjangan adalah timbulnya kecemburuan. Dia menyebut pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan warga di kalangan bawah.

"Dampak sosialnya akan menimbulkan kecemburuan, maka kita harus tingkatkan kemampuan ekonomi yang di bawah," ucapnya.

Bambang mengatakan pemerintah harus menyediakan kebutuhan dasar seperti sekolah, kesehatan, hingga sanitasi. Kemudian, menurut Bambang, pemerintah harus bisa memberi jaminan sosial.

"Akses terhadap kebutuhan dasar, ini harus penuhi dulu, sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik hingga air bersih harus terus dibangun untuk mengurangi kesenjangan. Kedua lapangan pekerjaan yang baik, lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi, pembangunan infrastruktur dan segala macam oleh pemerintah tujuannya untuk itu. Berikutnya memberikan jaminan sosial bagi semua orang," ucapnya.(dtc)

http://www.medanbisnisdaily.com/m/ne...aset_nasional/