Dosen IPB Abdul Basith ditangkap di Tangerang pada Sabtu 28 September lalu karena menyimpan bom. Bom tersebut diduga akan diledakkan saat Aksi Mujahid 212 di hari yang sama guna menciptakan kerusuhan. Kemungkinan bom tersebut akan diledakkan saat Aksi Mujahid 212 karena akan sangat mudah melimpahkan kesalahan pada mereka yang menuntut ditegakkannya khilfah di Indonesia.

Kompas[Dosen IPB Abdul Basith dan 9 Tersangka Lainnya Ditahan Selama 20 Hari ke Depan]

Abdul Basith ditangkap bersama 9 tersangka lainnya. Salah satu dari tersangka adalah Laksamana Pertama (Purn) Sony Santoso. Ketika ditarik benang merah, maka Abdul Basith dan Sony Santoso sama-sama tergabung dalam Majelis Kebangsaan Panji (Pancasila Jiwa) Nusantara (MKPN). Sebuah klub wawasan kebangsaan. Majelis ini pernah membahas cara mengusir etnis China dari Indonesia pada 20 September yang lalu. Caranya dengan membuat mereka tidak nyaman berbisnis di sini. Yakni dengan cara meledakkan bom di sejumlah titik.

Dalam pembahasan itu turut hadir eks KSAL Slamet Soebijanto, eks Komandan Jenderal Kopassus Soenarko, tersangka pemasok bom Abdul Basith, Sony Santoso, dan Laode Sugiono. Laode yang juga merupakan salah satu tersangka bertanggung jawab menyiapkan rencana aksi peledakan di sejumlah titik serta mendatangkan pembuat bom. Pembuat bom didatangkan dari Buton, Sorong, Papua Barat, dan Ambon.

Tempo [Abdul Basith: Saya Hanya Menyediakan Bensin dan Tempat Tinggal]

Apabila kelompok ini berhasil menjalankan rencananya dan menyebabkan korban jiwa, maka bukankah yang akan sangat dicurigai adalah kelompok yang tergabung dalam Aksi Mujahid 212? Masyarakat bisa saja menuduh kelompok Aksi Mujahid 212 berupaya menebar teror.

Lalu bagaimana bisa para purnawirawan terlibat dengan kasus yang mengancam stabilitas dan keamanan ini? Informasi akan adanya keterlibatan mereka mulai terendus semenjak ratusan mahasiswa menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, tanggal 25 Oktober 2019. Dalam aksi demo, mahasiswa meminta TNI untuk ikut serta dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR selanjutnya.

CNN Indonesia [Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam]

Tentu kita jadi bertanya-tanya. Untuk apa mahasiswa meminta TNI ikut dalam aksi demo ke gedung DPR/MPR? Apakah mereka tidak menyadari bahwa TNI harus mematuhi perintah negara dan tidak boleh terbawa arus politik? Ternyata demo mahasiswa di depan Mabes TNI diikuti juga oleh eks KSAL Slamet Soebijanto.

Para mahasiswa yang berdemo mengklaim tergabung dalam wadah Majelis Kebangsaan Panji (Pancasila Jiwa) Nusantara (MKPN) yang dimentori oleh Slamet Soebijanto. Berdasarkan informasi dari Abdul Basith, klub diskusi kebangsaan itu diikuti pula oleh eks Danjen Kopassus Soenarko.

Detik [Mahasiswa Demo di Mabes TNI Dimentori Eks KSAL Slamet Soebijanto]

Berbicara tentang Soenarko mengingatkan lagi kita pada peristiwa 21 – 22 Mei 2019 yang lalu. Saat itu Soenarko bersama Kivlan Zen menjadi tersangka kasus makar. Namun Soenarko dapat melenggang bebas, meski Kivlan hingga kini masih tetap ditahan. Artinya, ada pengaruh yang sangat kuat dari Soenarko sehingga menyebabkan ia dapat lolos dari hukum.

Oleh karena itu, Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono meminta dan mengingatkan anggota TNI maupun para purnawirawan tidak terbawa dalam hingar bingar politik tanah air. “Kita tidak boleh terbawa arus hingar bingar politik ada demo-demo yang tidak berhenti-berhenti tidak boleh ada prajurit atau purnawirawan terlibat di situ,” tegas Hendropriyono saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu 5 Oktober.

Hendropriyono mendorong agar pihak yang berwajib segera menangkap dalang dari semuanya, tidak boleh ada pembiaran kepada mereka yang berniat mengganggu stabilitas keamanan negara. Sekalipun ada keterlibatan seorang purnawirawan dalam kerusuhan, harus tetap ditindak secara tegas karena tak ada seorangpun di Indonesia yang kebal hukum.

Okezone [Hendropriyono: Polisi Jangan Ragu Tangkap Dalang Kerusuhan]

Saya sangat setuju dengan pernyataan dari AM Hendropriyono. Negara Indonesia adalah negara hukum. Meskipun pelaku kerusuhan adalah purnawirawan, bukan berarti ia dapat seenaknya bebas dari upayanya menggiring massa untuk berbuat kerusuhan. Dahulu kasus Soenarko mungkin saja tidak diusut karena ada rasa tidak enak dari aparat penegak hukum sehingga menyebabkan Panglima TNI turun tangan.

Namun kini kita tentu dapat berlega hati karena sikap dari Hendropriyono. Ucapannya yang meminta pihak yang berwajib menangkap dalang dari semuanya menunjukkan bahwa ia sebagai salah satu orang kuat di negeri ini siap menyokong segala upaya untuk menegakkan hukum. Terlebih lagi ia mengingatkan pada TNI bahwa mereka harus mengikuti rantai komando dan tidak ikut terseret arus politik.

Saya tidak setuju dengan khilafah yang digaungkan Aksi Mujahid 212. Namun saya juga tidak setuju pada upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berupaya melempar batu sembunyi tangan. Pada akhirnya, siapapun yang mengganggu kestabilan dan keamanan negara harus ditangkap dan diusut, walaupun mereka adalah dosen, pengusung khilafah, maupun oknum purnawirawan.