https://international.sindonews.com/...ael-1570263230







Palestina Kembali Terima Uang Pajak yang Dikumpulkan Israel
Berlianto
Sabtu, 5 Oktober 2019 - 15:13 WIB
views: 15.328
Otoritas Palestina yang kekurangan uang sekali lagi akan menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel. Foto/Istimewa
A+ A-
RAMALLAH - Otoritas Palestina yang kekurangan uang sekali lagi akan menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel. Sebelumnya, Otoritas Palestina (PA) menolak uang tersebut selama berbulan-bulan.

Otoritas Palestina berhenti mengambil uang tersebut karena perselisihan dengan Israel mengenai uang yang diberikan kepada keluarga militan Palestina yang terbunuh atau dipenjara oleh Israel. (Baca juga: Israel Bekukan Uang Pajak Palestina Senilai Rp1,9 Triliun)

Perubahan kebijakan dapat membantu Otoritas Palestina meredakan krisis keuangan yang semakin dalam. Seorang juru bicara Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa sekitar USD430 juta akan diserahkan kepada Otoritas Palestina pada hari Minggu.

Baca Juga:
Israel Mulai Khawatir Digempur Rudal Jelajah Iran dari Wilayah Irak
Netanyahu Minta Proses Persidangannya Disiarkan Secara Langsung



Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh mengatakan, setelah pemahaman dicapai dengan Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon pada hari Kamis lalu, kedua belah pihak akan memulai diskusi tentang berbagai masalah keuangan minggu depan.

“Perjanjian itu juga tentang mentransfer pembayaran dari iuran keuangan #PA. Perselisihan itu tetap tentang gaji keluarga #penjara dan #pelawan. Kami bertekad untuk membayar iuran mereka dengan cara apa pun,” kata al-Sheikh di Twitter seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (5/10/2019).

Pada bulan Februari, Israel mengumumkan akan memotong sekitar 5 persen pendapatan pajak dari sekitar USD190 juta yang ditransfernya ke Otoritas Palestina setiap bulan dari impor yang mencapai Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza yang dikelola Hamas melalui pelabuhan-pelabuhan Israel.

Jumlah yang dipotong mewakili jumlah uang yang dibayarkan oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat, untuk keluarga-keluarga warga Palestina yang dihukum dan dipenjara oleh Israel karena pelanggaran keamanan, termasuk serangan mematikan terhadap Israel.

Transfer pajak mencakup sekitar setengah dari anggaran Otoritas Palestina, menurut data Kementerian Keuangan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejak Februari menolak menerima pembayaran pajak sebagian dari Israel, dengan mengatakan Palestina berhak atas semua uang berdasarkan perjanjian perdamaian sementara.

Israel menyebut tunjangan itu sebagai kebijakan “bayaran untuk membunuh” dan mengatakan hal itu mendorong kekerasan. Warga Palestina memuji saudara mereka yang dipenjara sebagai pahlawan dalam perjuangan untuk negara merdeka dan keluarga mereka yang layak mendapatkan dukungan.

Amerika Serikat (AS) tahun lalu mengesahkan undang-undang untuk mengurangi bantuan ke Palestina secara tajam kecuali menghentikan pembayaran kepada tawanan dan pemerintah Trump tahun lalu memotong ratusan juta dolar bantuan.

Para analis telah memperingatkan bahwa ketidakstabilan keuangan meningkatkan risiko kekerasan meletus di Tepi Barat.

RAMALLAH - Otoritas Palestina yang kekurangan uang sekali lagi akan menerima pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel. Sebelumnya, Otoritas Palestina (PA) menolak uang tersebut selama berbulan-bulan.

Otoritas Palestina berhenti mengambil uang tersebut karena perselisihan dengan Israel mengenai uang yang diberikan kepada keluarga militan Palestina yang terbunuh atau dipenjara oleh Israel. (Baca juga: Israel Bekukan Uang Pajak Palestina Senilai Rp1,9 Triliun)

Perubahan kebijakan dapat membantu Otoritas Palestina meredakan krisis keuangan yang semakin dalam. Seorang juru bicara Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa sekitar USD430 juta akan diserahkan kepada Otoritas Palestina pada hari Minggu.

Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh mengatakan, setelah pemahaman dicapai dengan Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon pada hari Kamis lalu, kedua belah pihak akan memulai diskusi tentang berbagai masalah keuangan minggu depan.

“Perjanjian itu juga tentang mentransfer pembayaran dari iuran keuangan #PA. Perselisihan itu tetap tentang gaji keluarga #penjara dan #pelawan. Kami bertekad untuk membayar iuran mereka dengan cara apa pun,” kata al-Sheikh di Twitter seperti dikutip dari Twitter, Sabtu (5/10/2019).


Pada bulan Februari, Israel mengumumkan akan memotong sekitar 5 persen pendapatan pajak dari sekitar USD190 juta yang ditransfernya ke Otoritas Palestina setiap bulan dari impor yang mencapai Tepi Barat yang diduduki Israel dan Jalur Gaza yang dikelola Hamas melalui pelabuhan-pelabuhan Israel.

Jumlah yang dipotong mewakili jumlah uang yang dibayarkan oleh Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat, untuk keluarga-keluarga warga Palestina yang dihukum dan dipenjara oleh Israel karena pelanggaran keamanan, termasuk serangan mematikan terhadap Israel.

Transfer pajak mencakup sekitar setengah dari anggaran Otoritas Palestina, menurut data Kementerian Keuangan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejak Februari menolak menerima pembayaran pajak sebagian dari Israel, dengan mengatakan Palestina berhak atas semua uang berdasarkan perjanjian perdamaian sementara.

Israel menyebut tunjangan itu sebagai kebijakan “bayaran untuk membunuh” dan mengatakan hal itu mendorong kekerasan. Warga Palestina memuji saudara mereka yang dipenjara sebagai pahlawan dalam perjuangan untuk negara merdeka dan keluarga mereka yang layak mendapatkan dukungan.

Amerika Serikat (AS) tahun lalu mengesahkan undang-undang untuk mengurangi bantuan ke Palestina secara tajam kecuali menghentikan pembayaran kepada tawanan dan pemerintah Trump tahun lalu memotong ratusan juta dolar bantuan.

Para analis telah memperingatkan bahwa ketidakstabilan keuangan meningkatkan risiko kekerasan meletus di Tepi Barat.