Adapun Syarat sahnya Perkimpoian, meliputi :
Memiliki Kepercayaan yang sama/ seagama
Dicatatkan dan didaftrakan : Untuk Pasangan yang beragama muslim ke Kantor urusan Agama (KUA) & Pasangan Non-Muslim (Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).
Note: Perkimpoian beda agama tidak diakui oleh hukum Indonesia ya Gan-Sist, kalo kekeuh tetap mau menikah maka salah satu wajib, harus ikut agama pasangannya. Atau melakukan pernikahan di luar negeri, yang mengakui adanya perkimpoian beda agama.

Harta Benda dalam perkimpoian : ( Pasal 35 UU Perkimpoian)
 Harta Bawaan adalah Harta-Benda masing-masing Suami dan isteri yang diperoleh sebelum perkimpoian misalnya warisan atau aset yang diperoleh sebelum perkimpoian terjadi, dibawah penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.
 Harta Bersama adalah Harta-Benda yang diperoleh selama perkimpoian, misal agan-sista udah menikah kemudian membeli rumah, maka rumah ini dianggap harta bersama.

Note : Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama ini wajib di bagi menjadi dua yaitu 50% hak suami dan 50% hak isteri atau yang sering kita dengar dengan istilah Harta Gono-Gini.

Keinginan dan cita-cita Gan-Sist semua (termasuk ane) tentu saja perkimpoian/pernikahan yang kekal abadi hingga maut memisahkan. Namun dalam perjalanannya kita tak pernah tahu, badai apa yang akan kita hadapi hingga kita harus mengambil keputusan untuk berpisah, entah itu karena sudah tidak cocok, entah itu karena hadirnya orang ketiga (Pelakor-Pebinor), entah itu karena mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, dan berbagai alasan lainnya, yang membuat momok menakutkan ini harus terjadi yaitu "CERAI".  Apabila terjadi perceraian HARTA GONO-GINI/HARTA BERSAMA wajib di bagi 2. 

Penjelasanya gini Gan-Sist: Jadi Gan-Sist membuat kesepakatan dengan calon suami/calon isteri atau suami atau isteri gan-sist sekalian, untuk isi kesepakatannya (perjanjiannya) bebas asal tidak bertentangan dengan peraturan hukum, agama dan kesusilaan (misalnya agan-sista buat perjanjian bahwa yang memberi nafkah adalah isteri, hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar hukum, agama dan kesusilaan). Dalam praktek orang banyak membuat perjanjian perkimpoian terkait harta-Benda perkimpoian, selain itu hak asuh anak.
 
WAKTU PEMBUATAN PERJANJIAN PERkimpoiAN
Terkait waktu pembuatan perjanjian perkimpoian di bagi menjadi dua yaitu :

1. Prenuptial agreement : yaitu perjanjian perkimpoian di buat sebelum perkimpoian dilangsungkan atau pada saat dilangsungkannya perkimpoian (Perjanjian Pra-Nikah).
Penjelasan : Sebelum Perkimpoian dilangsungkan misalnya agan-sista akan menikah 1 bulan lagi dan menghadap Notaris untuk membuat perjanjian perkimpoian. Pada saat dilangsungkannya perkimpoian yaitu pada saat agan-sista mengucapkan ijab dan qabul, biasanya dibuat oleh pencatat perkimpoian.
 
2. Postnuptial agreement : yaitu perjanjian perkimpoian yang dibuat selama perkimpoian berlangsung.
Penjelasan : Agan-sista telah menikah dan telah berlangsung selama 1 tahun, kemudian membuat perjanjian perkimpoian, pembuatan perjanjian perkimpoian ini disebut postnuptial agreement.

BENTUK PERJANJIAN PERKAWIANAN

Bantuk Perjanjin perkimpoian baik itu Prenuptial agreement maupun Postnuptial agreement WAJIB dibuat dalam bentuk TERTULIS dan OTENTIK (AKTA OTENTIK), yang dibuat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang  yaitu NOTARIS atau Pencatat Perkimpoian.

Langkah selanjutnya adalah WAJIB mendaftarkan dan mencatatkan PERJANJIAN PERkimpoiAN tersebut ke DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DUKCAPIL).
Note : Perjanjian Perkimpoian ini wajib di daftarkan dan di catatkan di DUKCAPIL untuk publisitas, apabila tidak dicatatkan maka hanya akan mengikat/berlaku bagi para pihak (suami dan istri saja) dan tidak mengikat PIHAK KETIGA. Imbasnya adalah pada saat agan-sista akan mengajukan kredit misalnya, maka pihak bank akan menolak perjanjian perkimpoian agan-sista sekalian karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan dan didaftarkan ke DUKCAPIL, sehingga tidak mengikat bagi pihak ketiga (dalam hal ini bank).

WAKTU MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN PERkimpoiAN
Untuk Perjanjain perkimpoian prenuptial Agreement dan postuptial agreement maka akan berlaku setelah dilangsungkanya perkimpoian (setelah prosesi perkimpoian), dan terkhusus untuk postnuptial agreement dapat ditentukan sendiri di dalam perjanjian perkimpoian mengenai kapan mulai berlakunya, namun bila tidak ditetuka maka berlaku setelah dilangsungkannya perkimpoian. 

TUJUAN DIBUATNYA PERJANJIAN PERkimpoiAN 

Dalam praktek pembuatan Perjanjian Perkimpoian banyak dilakukan untuk memisahkan harta-benda antara harta isteri dan suami, adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Memisahkan harta kekayaan isteri dan suami, sehingga pada saat bercerai, harta masing-masing terlindungi, dan tidak ada pembagian harta gono-gini.
Penjelasan: Jadi setelah dibuat perjanjian perkimpoian, harta agan-sista tidak akan tercampur, misalnya agan sista-membeli rumah/mobil/ harta benda dengan uang agan-sista sendiri, maka pada saat cerai harta benda yang dibeli tersebut tetap akan menjadi milik agan-sista sekalian dan tidak akan dibagi.

2.Hutang-Piutang, bila telah dibuat perjanjian perkimpoian maka atas hutang-piutang, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri.
Penjelasan: Misal agan ada hutang maka agan sendiri yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, sedangkan isteri tidak memiliki tanggung jawab, beda hal kalau tidak dibuat perjanjian perkimpoian maka suami-isteri wajib melunasi.

3.Jika salah satu pihak ingin menjual kekayaan miliknya, maka tidka perlu meminta ijin dari pasangannya.
Penjelasan : Misal sista pengen jual mobil sista sendiri (atas nama sista), maka tidak perlu ijin kesuami sista sekalian, lain cerita kalau semisal sista dan suami tidak membuat perjanjian perkimpoian, maka sista harus memperleh ijin suami untuk menjual mobil tersebut karena dianggap harta bersama.

4. Meminta fasilitas kredit dengan mejaminkan aset tidka perlu meminta izin pasangan kimpoi.
Penjelasan : Misal suami akan mengajukan fasilitas kredit mobil ke bank, biasanya akan diikuti dengan pemberian jaminan ke bank, bila agan sudah membuat perjanjian perkimpoian maka tidak perlu izin isteri, bedahal kalau tidka ada perjanjian perkimpoian maka wajib ada izin suami/isteri pasangan kimpoi.