KPK dikebiri, Ane Patah Hati

Beranda

...

The Lounge
KPK dikebiri, Ane Patah Hati

kaniarf

26-09-2019 23:17

KPK dikebiri, Ane Patah Hati

ALOHA GANSIS

WELCOME TO MY THREAD

Bahas yang lagi rame-rame yuk, gansis. Iya, itu loh soal Revisi UU KPK yang banyak menimbulkan perdebatan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kalau gansis masuk tim mana nih? Tim pro atau kontra?

Sumber: politiktoday

Sebelumnya, gansis tau gak sih alasan kenapa sampai muncul gagasan revisi merevisi ini? Yups, bener banget. Menurut DPR, katanya KPK ini sebagai lembaga independen terlalu super power. Hmm… beneran karena hal itu atau ada yang takut aksi suap-menyuapnya ketauan nih? Mencurigakan ya, jadi su’udzon.

Ane pribadi jelas ada di pihak kontra dan cukup su’udzon dengan revisi yang udah sah ini. Gimana nggak, saat kinerja KPK mengungkap banyak kasus korupsi kelas kakap dinilai sangat baik dan memuaskan, lembaga ini justru terkesan dilemahkan.

“Sebenarnya ada apa? Kenapa DPR sangat perhatian dengan lembaga yang satu ini? Kenapa untuk sesuatu yang positif, lembaga ini harus diberi batasan-batasan yang merugikan ruang gerak mereka? Kok sepertinya ada yang takut aksi-aksinya ketahuan ya? Kenapa presiden setuju secepat itu? Apa beliau ada terlibat sesuatu?”Kira-kira begitu deh pikiran buruk ane.

Revisi yang paling menarik perhatian ane adalah soal adanya Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas nantinya akan memberi izin atau tidaknya KPK melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus izin dulu? Memang kegiatan-kegiatan tersebut merugikan siapa (selain merugikan pelaku tindak korupsi tentunya)? Nah kalau tidak diberi izin bagaimana? KPK jalan ditempat? Rasanya aneh, kan?

Sumber: tribunnews

Ane juga tertarik dengan soal larangan KPK membuka kantor perwakilan. Jelas sih, ini paling aneh. Masalahnya begini, wilayah kerja KPK mencakup seluruh wilayah NKRI. Kasus korupsi saat ini nyatanya bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, bahkan di pemerintahan daerah pun jumlah kasusnya bisa dibilang lebih banyak. Kalau KPK tidak diizinkan membuka kantor perwakilan di daerah provinsi lalu bagaimana? Pertanyaan besarnya, kenapa harus dilarang? Tujuan pelarangan ini sebenarnya untuk apa?

Ada lagi, tahukah gansis, ada juga poin yang mengatakan bahwa akan ada pembatasan waktu untuk mengungkapkan sebuah kasus menjadi paling lama 2 tahun? Balik lagi, timbul pertanyaan, kenapa harus dibatasi? Kalau kasusnya mudah, mungkin KPK bisa menyelesaikannya lebih cepat. Tapi bagaimana kalau kasusnya besar dan memerlukaneffort lebih untuk membongkarnya? Kalau tidak selesai pada jangka waktu tersebut bagaimana? Pelaku kelas kakap berpotensi bebas dong? Hmm…

Masalah lain yang jadi sorotan adalah soal KPK yang tidak diperkenankan untuk merekrut dan mengangkat tim penyelidiknya secara independen. Menurut UU yang baru, KPK harus melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan untuk hal ini. Nah loh, apakah rakyat percaya lembaga-lembaga yang diajak kerja sama ini untuk melakukan penyelidikan? Yakin gak akan ada kepentingan-kepentingan lain di belakang nantinya? Jujur, ane sih sangsi.

Sumber: BBC

Selain hal-hal yang sudah ane sebutkan, sebenarnya masih banyak poin yang sangat merugikan pihak KPK dan bikin ane cukup patah hati, kecewa terhadap jalan yang diambil pemerintah saat ini. Ane berharap sih revisi UU KPK bisa dibatalkan karena hal ini sangat merugikan pihak KPK dan rakyat Indonesia. Bukan gak mungkin juga nantinya kepercayaan penanam modal di Indonesia pun akan menurun, loh. Ya gimana dong, orang lembaga yang getol membongkar kongkalikong masalah korupsi di negeri ini aja dikebiri. Siapa yang mau percaya menitipkan uangnya?

Sekian curhatan dari ane dan semangat buat semua yang saat ini tengah memperjuangkan keselamatan lembaga kepercayaan kita ini. Ane dukung 100%. Semoga petinggi-petinggi juga gak pura-pura tutup mata dan telinga atas keberatan-keberatan rakyatnya. Semangat!