Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), adalah lembaga idola kalangan masyarakat banyak. Manusia mana yang tidak senang ketika koruptor kena tangkap? Tidak ada! Kecuali koruptor itu sendiri. Dan mungkin keluarganya.

Sejak didirikannya pada tahun 2002 oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. KPK terbilang 'sukses' menjerat tikus-tikus berdasi. Tak pandang bulu, besan mantan presidenpun, disikat!

Terkait isu RUU KPK. Begitu banyak yang beropini mengontra RUU yang dinilai kontroversial ini. Kasihan DPR, salah lagi, salah lagi .

Sedikit saja, coba kita renungi saja. Jika dan hanya jika, benar bahwa dalam tubuh KPK terdapat oknum yang memanfaatkan wewenang dan keleluasaan KPK. Dalam hal ini, mendiskridit satu kubu, dan mengintimidasi beberapa orang. Dengan kedok memberantas korupsi, namun ujung-ujungnya adalah uang lagi, uang lagi.

Dengan tanpa pengawasan, hal ini amat mungkin terjadi. Lalu, bagaimana caranya agar kewenangan ini bisa kembali ditujukan sesuai cita-cita semula? "Memberantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu?"

Ialah dengan cara dibuat Dewan Pengawas. Intermezzo sedikit, apa sih makna kebebasan bagi kalian? Adanya Dewas yang mengawasi kinerja KPK, tidak lantas berarti KPK kena nerfhabis-habisan. Tenang saja, KPK tetap memiliki taring yang begitu tajam. Asal idealisme itu benar masih ada.

Kekuatan KPK itu adalah Rakyat, jangankan dikebiri, diawasi sedikit saja masyarakat sudah begitu marahnya (?).

Bagai orangtua yang meng-anak-emaskan anaknya. Begitulah hubungan antara lembaga idola ini, dan masyarakat.







Sumber foto : Google
Opini Pribadi