Suara.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menanggapi sinis sejumlah tulisan di poster yang diusung mahasiswa dalam unjuk rasa dua hari belakangan ini.

Ekspresi tersebut dilontarkan melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @tifsembiring, seraya mengunggah sejumlah foto mahasiswa yang mengusung poster aksi.

Di salah satu foto, terlihat seorang mahasiswi yang mengenakan almamater biru, mengangkat poster bertuliskan, "Selangkanganku Bukan Milik Negara #TolakRKUHP."

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menanggapinya sinis. Dia menilai isi poster itu merupakan pembelokan isu dari RUU KPK. Dia juga menyebutnya 'pembonceng liberalis'.

"Wah, wah, si mbak e, kalau benar dari mahasiswa, ini sudah pembelokan isu. Kok dari RUU KPK jadi begini. Di negeri ini, zina memang DILARANG mbak. Biar kaum ibu terhormat dan turunan selamat. *PemboncengLiberalis#," cuit Tifatul Sembiring, Rabu (25/9/2019).

Ada seorang warganet menanggapi cuitan Tifatul. Dia menyebut Tifatul sebagai bagian dari kaum konservatif yang terkejut melihat poster itu.

"Kaum konservatif pun terkejut," kicau akun @febryanalam.

Cuitan itu dijawab Tifatul. Dia berkicau, "Saya bilang zina dilarang, malah dicap konservatif."

Nah, itu bukan satu-satunya poster yang bikin darah Tifatul naik. Dia mengunggah sebuah foto mahasiswa mengangkat poster bertuliskan, "Mau Ng**e Aja Diatur Negara #TolakRKUHP."

Tifatul menanggapinya dengan kicauan, "Kaum intelektual jangan mudah diperdayai macam ini."

Masih ada lagi poster yang bikin Tifatul risih. Di unggahan ke-tiganya, dia memposting foto mahasiswa memegang poster bertuliskan, "Aku Ingin Yang-yangan Tanpa Takut Ditangkap Polisi."

Tifatul pun bingung dengan tulisannya di poster itu. Dia bertanya, "Ini maksudnya apa?"

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa mahasiswa mengalir di sejumlah pelosok wilayah di Indonesia. Salah satunya di Jakarta.

Menurut keterangan musikus Ananda Badudu, ada lima tuntutan dari para mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR:

1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK.

3. Tolak dwifungsi Polri.

4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan.

5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat, termasuk mencemari udara dan air sebagai karunia Tuhan YME, seperti halnya kebakaran hutan, yang saat ini terjadi di Sumatra dan Kalimantan, dan pidanakan pihak yang terlibat.

https://m.suara.com/news/2019/09/25/...-mahasiswa-ini