Jakarta - Massa Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang- undang (perppu) revisi UU KPK yang disetujui DPR. Ketua BEM UI Manik Marganemahendra mengatakan, UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR itu tidak membawa amanat reformasi yang bersih dari KKN. Kata dia UU tersebut harus dicabut.

“Pertama, upaya merestorasi KKN, di mana dalam hal ini kita sama-sama mengetahui bahwa reformasi mengamanatkan untuk menghapus KKN di dalam negeri itu sendiri. Perihal tersebut, kami ingin mencabut RUU KPK dengan menerbitkan perppu yang mencabut UU KPK yang disetujui oleh DPR,” kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra saat jumpa pers di Tugu Reformasi Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Selain UU KPK yang sudah direvisi, Aliansi Mahasiswa Indonesia Tuntut Tuntaskan Reformasi juga menuntut pemerintah untuk memperbaiki revisi UU Pemasyarakatan dan pembatalan pengangkatan seluruh pimpinan KPK.

“Kedua, merevisi UU Pemasyarakatan yang memberikan kenikmatan kepada para koruptor. Ketiga, membatalkan pengangkatan seluruh Ketua KPK serta menunda pengesahan mengeluarkan seluruh kepentingan bagi korupsi, baik RUU KUHP,” ujar Manik.

Manik juga meminta Presiden dan DPR mencabut draf RUU KUHP dan masyrakat dilibatkan dalam penyusunan draff RUU KUHP.

“Kemudian terakhir, merestorasi demokrasi hak rakyat untuk berpendapat dan pemenuhan HAM dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini kami meminta Presiden dan DPR melakukan hal-hal tersebut, yaitu untuk mencabut draff RUU KUHP dan melakukan kajian yang partisipatif terhadap publik dalam penyusunan draf secara komprehensif sebelum melakukan pembahasan,” sebut Manik.

https://indopolitika.com/mahasiswa-m...perppu-uu-kpk/

Bapak Jokowi
Sang rajaku
cintaku