Apa pendapat gw soal revisi UU KPK? Bagus, memang ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Gw mau menyoroti soal penyadapan dan kewenangan menerbitkan SP3, atau Surat Perintah penghentian Penyidikan. Soal penyadapan, pada UU yang baru nanti harus disetujui oleh Dewan Pengawas. Ini bagus, untuk mencegah terjadinya abuse of power, penyalahgunaan wewenang di KPK. Kalau penyadapan ini bebas, tanpa diawasi oleh siapapun, siapa bisa menjamin bahwa orang-orang KPK adalah malaikat yang suci? Siapa menjamin orang-orang di KPK bebas dari politik kepentingan. Saya jadi ingat mbambangyang hidup enak sekarang makan gaji dari.. (silahkan isi sendiri) Padahal dia bekas pemimpin KPK. Kalau dia bekerja sebagai timnya Kepala Daerah, tugasnya apa? Membantu pencegahan korupsi, atau mencari celah agar "aman" saat bermain? Salahkah gw curiga?

Bayangkan jika punya keponakankerja sebagai penyidik KPK, lalu punya ambisi jadi Presiden, dan menggunakan sang keponakan untuk menyadap semua lawan politik, dengan dalih dicurigai sebagai koruptor. Pernah mikir sampai sini? Nah, dengan adanya Dewan Pengawas hal-hal seperti ini akan bisa diminimalkan. Kalau memang bersih, penyadapan untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kenapa harus ngamuk-ngamuk tidak jelas? Sampai menembak "Presiden" segala. Mulai terbongkar kedoknya? Mulai terbongkar strateginya. Penyadapan juga harus dibatasi untuk jangka waktu 6 bulan, salahnya di mana? Lu mau seumur hidup disadap? Apa kabar Hak Asasi Manusia?

Jangan lupa, Dewan Pengawas KPK, berbeda dengan Dewan Pengawas di lembaga lainnya Kompolnas misalnya, itu kan bersifat eksternal di luar kepolisian. Dewan Pengawas KPK ada di dalam KPK, artinya Dewan Pengawas ini bagian dari KPK, ada di internal KPK. Logika saja, apakah ada orang jujur yang takut diawasi? Kalau berdalih Dewan Pengawas adalah kuda troya nya para koruptor, lalu orang yang di KPK berani sumpah mati kalau bukan kuda troya nya siapa-siapa? Sudahlah, selama masih sama-sama manusia dan bukan malaikat, ya harus siap untuk diawasi. Balik lagi, kalau memang bersih kenapa harus risih? Kenapa harus bikin gerakan yang malah membuka belangnya sendiri?

Soal SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan, ini juga perlu. Agar ketika orang tidak cukup bukti bersalah, bisa dihentikan penyidikannya. Seperti di singgung Pak JK. Kasus RJ Lino, mantan Dirut Pelindo II, tahu berapa lama kasusnya menggantung? LIMA tahun bos!! Bayangkan lu ada di posisi sebagai tersangka KPK selama LIMA tahun tanpa jelas kapan akan disidangkan. Lu tahu kan konseskuensi sebagai tersangka itu apa? Mau ngapa-ngapain tidak bisa. Ini melanggar HAM tidak? Mau kerja, mau bikin kerja sama bisnis, tidak bisa. Tapi ditanya kapan sidang, kapan-kapan. Gimana?

Saya setuju dengan Bang Fahri Hamzah kali ini. Jangan-jangan, ada yang tidak suka dengan RJ. Lino sehingga menunggangi kasusnya agar tidak segera berkekuatan hukum tetap. Ini kan nama nya sudah bermain politik, dan itu harusnya jadi barang haram bagi KPK. Jadi, kalau kemudian ada revisi soal KPK boleh menerbitkan SP3, untuk menjamin hak Warga Negara agar tidak digantung status hukumnya, dan ditolak. Salah tidak kalau gw menduga orang ini ingin main politik dengan tangan KPK? Nalar saja lah, di mana upaya pelemahan terhadap KPK nya? Apakah asas praduga tidak bersalah, tidak diakui oleh KPK?

Well, gw cinta KPK. Tapi gw terbiasa dengan cinta yang memakai logika. Logika gw mengatakan, jika ada lembaga yang super-body, lembaga yang tidak bisa disalahkan dan selalu benar, padahal isi nya masih manusia, ya maaf kalau gw berbalik menjadi benci. Benci gw bukan pada pemberantasan korupsinya, tapi kepada orang-orang jahat yang sok punya komitmen sebagai pemberantas korupsi, namun ketika dirinya akan diawasi kesannya kok malah ketakutan sendiri. Hanya maling yang takut untuk diawasi, itu saja sih. Salam Damai.

Merdeka!

Sumber Referensi : sini, sini

Sumber Gambar : sini, sini

Sumber Video : sini