RUU KPK mengundang Polemik di Masyarakat luas, dari orang biasa sampai sang elit pun ikut bicara masalah RUU KPK ini.

Sebagai sebuah sistimatis hukum yang bergerak di bidang korupsi, justru polemik ini menuai berbagai reaksi ada yang Pro RUU KPK dan kontra RUU KPK.

Sebagai mana yang di sebut dalam Bab VA pasal 37A sampai 37G. Tentang Dewan pengawas, Keanggotaan KPK, Tugas dan lain-lain.

Masalahnya dalam RUU KPK ini hanya di hadiri 58 Anggota DPR dan RUU KPK ini sudah di sahkan tinggal menunggu Persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo (Jokowi).

Berbagai Isu timbul silih berganti di masyarakat, dan dewan Sendiri.

Yang menjadi sorotan Dari UU KPK yang ada yaitu di perbolehkan melakukan penyadapan, Penggeledahan serta penyitaan.

Dewan pengurus KPK sendiri terdiri dari 5 Orang Anggota yang mana salah Satu Dewan adalah Ketua KPK. Merrka sendiri di angkat dan di tetapkan oleh president melalui seleksi yang ketat oleh panitia yang telah di bentuk.

Febri Diansyah Sendiri menyatakan, meskipun RUU KPK berlaku nanti. Dewan pengurus tetap Sah mengambil keputusannya sendiri.

Dan sang pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Revisi Undang-Undang KPK justru melemahkan KPK iti sendiri.

"Bahwa itu orkestrasi yang dipimpin oleh Presiden sendiri," kata Rocky di sela-sela seminar nasional, di Museum Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Dan Rocky menyebut bahwa, orkestrasi yang pimpin jokowi itu telah menghina Akal rakyat

"Jadi itu orkestrasi buruk karena menghina akal pikiran kita," katanya.

Dan ada juga yang mendukung RUU KPK, menurut Ismail Fahmi seorang Analisis Media Social dan Digital Universitas Islam Indonesia.

Mengatakan, ada buzzer-buzzer yang mendukung terbentuknya RUU KPk


"Jadi berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan, ada akun-akun buzzer yang muncul untuk membuat opini publik pro-revisi UU KPK. Buzzer itu ada di Twitter dengan akun @menuwarteg lewat model giveaway," ujar Ismail dalam diskusi bertajuk "Membaca Strategi Pelemahan KPK: Siapa yang Bermain?" di ITS Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dengan model Giveaway dengan hadiah voucher Uang Electronik sebesar 50 Ribu rupiah. Dengan Retweet sebanyak-banyak nya dengab Hastag #kpkpatuhaturan.

Sebuah penggiran opini yang di lakukan Oleh buzzer untuk memastikan bahwa RUU KPK berjalan lancar.

Ada beberapa pengamat mengatakan bahwa lucu jika halnya, KPK harus meminta ijin terlebih dahulu untuk menyadap handphone pelaku. Karena jika harus meminta ijin terlebih dahulu maka bukti akan hilang secara cepat.

Dan yang lebih aneh lagi adalah, koruptor bisa ambil cuti untuk keluar dari penjara untuk jalan-jalan.

Sesungguhan Korupsi Adalah musuh terbesar Rakyat Indonesia.