Penjajahan Tanah Palestina Sudah Direncanakan Sejak 1917, Ini Faktanya

Beranda

...

Berita Luar Negeri
Penjajahan Tanah Palestina Sudah Direncanakan Sejak 1917, Ini Faktanya

4lfann

20-09-2019 09:13

Penjajahan Tanah Palestina Sudah Direncanakan Sejak 1917, Ini Faktanya

Dalam artikel yang dilansir dari Aljazeera.com, Senin (30/10) disebutkan bahwa Balfour dianggap sebagai salah satu dokumen yang paling kontroversial dan diperebutkan dalam sejarah modern dari dunia Arab dan membuat para sejarawan bingung selama beberapa dekade. Ternyata, ini lah awal penjajahan tanah palestina, yang sudah direncanakan sejak 1917.
Deklarasi Balfour, yang disebut Perjanjian Balfour oleh Arab, adalah perjanjian umum oleh Inggris pada 1917. Yang menyatakan tujuan mereka untuk mendirikan “sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi” di Palestina.
Pernyataan tersebut berbentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang figur komunitas Yahudi di Inggris.
Perjanjian itu dibuat selama perang dunia I (1914-1918) dan termasuk dalam mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Turki Usmani.
Aturan sistem mandat ini mentransfer wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh Jerman, Austria-Hongaria, Turki Usmani dan Bulgaria, dialihkan kepada para sekutu yang menang.
Sistem mandat yang dideklarasikan tersebut memungkinkan pemenang perang untuk mengelola wilayah berkembang baru sampai mereka bisa menjadi independen (merdeka).
Namun kasus Palestina termasuk unik. Tidak seperti mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama dari mandat Inggris adalah untuk menciptakan kondisi pembentukan rumah nasional Yahudi, di mana orang-orang Yahudi di Palestina hanya berjumlah kurang dari 10 persen.

Isi dari Deklarasi Balfour Yang Merencanakan Penjajahan Tanah Palestina
Dilansir dari Wikipedia (2/5/2019), Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk pendirian “tanah air bagi orang Yahudi” di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah.
Deklarasi tersebut menyatakan,
Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian tanah air di Palestina untuk orang Yahudi dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk membantu tercapainya tujuan ini.
Karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya.
Deklarasi tersebut tercantum dalam sebuah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya Arthur Balfour kepada Lord Walter Rothschild, seorang pemimpin komunitas Yahudi Britania, untuk transmisi ke Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia.
Teks deklarasi tersebut diterbitkan dalam pers pada 9 November 1917.
Berikut Ini Teks Asli dari Surat Balfour

Surat Balfour (foto: wikipedia.org)

Kantor Luar Negeri
2 November 1917
Yang Terhormat Lord Rothschild,
Saya dengan senang hati menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintah Yang Mulia. Deklarasi simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet.
“Pemerintah Yang Mulia mendukung dengan senang hati Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi.
Dan Pemerintah Yang Mulia akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini.
Sudah dipahami dengan jelas tidak akan dilakukan hal yang mungkin merugikan hak masyarakat sipil dan agama atau nonYahudi di Palestina, atau hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara lain.”

Saya berterima kasih jika anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis.

Hormat saya,
dto
Arthur James Balfour

Inilah rencana awal dari sebuah gerakan zionis untuk melakukan penjajahan tanah palestina.

Imigrasi Orang Yahudi Eropa ke Palestina Awal dari Penjajahan Tanah Palestina
Aljazirah (30/10), menjelaskan bahwa pada awal mandat, Inggris mulai memfasilitasi Imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi naik dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk.
Meskipun Deklarasi Balfour termasuk memperingatkan ‘tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka kepada warga sipil dan hak-hak agama yang merupakan non-komunitas Yahudi di Palestina’.
Namun mandat Inggris tersebut melengkapi alat-alat untuk mendirikan pemerintahan sendiri, dengan mengorbankan warga Palestina.
Pada tahun 1919, Presiden AS Woodrow Wilson ditunjuk oleh Komisi untuk melihat opini publik pada sistem mandat di Suriah dan Palestina.

Warga Palestina Menyatakan Oposisi Kuat Terhadap Zionisme
Penyelidikan yang dikenal sebagai Komisi King-crane, menemukan bahwa sebagian besar warga Palestina menyatakan oposisi kuat terhadap Zionisme. Dan mendorong pembentukan Komisi yang menyarankan modifikasi dari tujuan mandat.
Merasa gerakan Zionis merupakan rencana penjajahan tanah Palestina, Tokoh politik dan Nasionalis Palestina saat itu, Awni Abd al-Hadi mengutuk Deklarasi Balfour dalam biografinya.
Ia mengatakan, “deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing, yaitu Inggris, yang tidak memiliki klaim untuk Palestina, diberikan kepada orang asing lainnya, yaitu Yahudi, yang tidak punya hak untuk itu,”.
Pada tahun 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa mencela rencana pemerintah Inggris untuk mendukung proyek Zionis. Dan menolak pernyataan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak penduduk asli.
Namun, sumber penting lainnya yang mengetahui pendapat Palestina mengenai deklarasi tersebut, yaitu pers, yang ditutup oleh Utsmani pada awal perang pada tahun 1914.
Dan baru mulai muncul kembali pada tahun 1919, namun di bawah penyensoran militer Inggris.
Pada bulan November 1919, ketika surat kabar al-Istiqlal al-Arabi (kemerdekaan Arab), yang berbasis di Damaskus, dibuka kembali,
sebagai tanggapan atas pidato publik oleh Herbert Samuel, seorang menteri Yahudi di London pada ulang tahun kedua Deklarasi Balfour:
“Negara kita adalah Arab, Palestina adalah Arab, dan Palestina harus tetap menjadi Arab,” kata Herbert.

Peringatan pan-Arab Atas Motif Gerakan Zionis Untuk Menggusur Warga Palestina

Exodus warga palestina (foto : alif.id)

Sebelum Deklarasi Balfour dan Mandat Inggris, surat kabar pan-Arab memperingatkan terhadap motif gerakan Zionis. Kemungkinan hasilnya adalah menggusur orang-orang Palestina dari tanah mereka.
Khalil Sakakini, seorang penulis dan guru Yerusalem, menggambarkan Palestina segera setelah perang sebagai berikut:
“Sebuah bangsa yang telah lama berada dalam tidur lelap hanya terbangun jika terguncang oleh kejadian. Dan kebangkitan muncul sedikit demi sedikit,”
“Inilah situasi Palestina, yang selama berabad-abad telah tidur nyenyak, sampai terguncang oleh perang besar,
yang dikejutkan oleh gerakan Zionis, dan ditindas oleh kebijakan ilegal (Inggris), dan terbangun, sedikit demi sedikit,” ungkap Khalil.
Peningkatan imigrasi Yahudi ke Palestina di bawah mandat menimbulkan ketegangan dan kekerasan antara orang Arab Palestina dan Yahudi Eropa.

Resource : https://kitakini.news/34520/penjajah...an-sejak-1917/