alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7c7ed710d2957186365720/jika-masih-punya-jiwa-antikorupsi-jokowi-diminta-temui-pimpinan-kpk
Lapor Hansip
14-09-2019 12:47
Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK
Quote:
Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK


Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan terhadap Jokowi.

"Ini akumulasi kekecewaan atas penyiraman air keras, bom molotov, dan penganiayaan terhadap penyidik. Hingga memuncak pada seleksi capim KPK dan revisi UU KPK," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal mengaku memahami alasan pimpinan KPK menyerahkan pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Jokowi. Dia melihat Jokowi ataupun pemerintah tak menyediakan ruang komunikasi dengan KPK terkait revisi UU KPK.



"Penyerahan itu bentuk kekecewaan negara yang tidak hadir dalam upaya melindungi KPK dan mendukung terhadap agenda pemberantasan korupsi," ujar Donal.

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK
Dia lalu menyoroti soal pembahasan draf revisi UU KPK yang sama sekali tidak melibatkan pihak KPK. Padahal UU tersebut nantinya akan dijalani oleh KPK.

Pada titik ini, Donal tidak percaya jika revisi UU KPK disebut untuk memperkuat KPK. Menurutnya, jika revisi UU dilakukan untuk memperkuat, semestinya KPK jadi pihak utama yang menyuarakan kebutuhan dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Narasi revisi UU KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK itu tidak diterima logika sehat. Mana ada revisi UU untuk memperkuat tapi drafnya tidak firm hingga saat ini? Dan mana ada penguatan itu dilakukan pada saat injury time lembaga legislatif? Dan yang paling penting, mana ada penguatan tapi tidak pernah dilibatkan sama sekali?" bebernya.



"Kalau penguatan, harusnya ditanya apa yang dibutuhkan KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi? Tolong beri perlindungan hukum agar kemudian pimpinan KPK tak sekonyong-konyong dilaporkan dengan laporan pencemaran nama baiklah oleh orang yang tidak jelas," sambungnya.

Menurutnya, dalam situasi ini, Jokowi mesti bertemu dengan pimpinan KPK. Hanya dengan pertemuan itu, komitmen antikorupsi Jokowi bisa dilihat.

"Langkah darurat saat ini, presiden harus bertemu dengan pimpinan KPK. Karena yang disesalkan, selama ini mereka tidak pernah bisa bertemu presiden," ucap Donal.


Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo prihatin karena pihaknya tidak pernah diajak bicara soal revisi UU KPK. Bahkan hingga hari ini, dia mengaku tidak tahu draf revisi UU KPK yang tengah dibahas DPR dengan pemerintah.

"Yang sangat kami prihatin dan mencemaskan adalah mengenai RUU KPK, karena sampai hari ini kami draf yang sebetulnya aja kami tidak mengetahui, jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi-sembunyi, kemudian saya juga mendengar rumor, dalam waktu yang sangat cepat kemudian akan diketok, disetujui," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).


Dia mengatakan pegawai KPK pun bertanya-tanya soal poin apa saja dalam UU KPK yang direvisi. Namun, Agus tidak dapat menjelaskan hal tersebut karena memang pimpinan KPK pun tidak pernah diajak membahas revisi UU KPK.

Agus mengatakan KPK sempat mendatangi Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mengetahui poin UU KPK yang direvisi. Agus mengaku khawatir revisi UU KPK akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Agus pun berharap Presiden Jokowi mengajak semua pimpinan KPK berdiskusi tentang revisi UU KPK. Dia berharap Jokowi mengambil langkah segera untuk menyelamatkan KPK.

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK

"Mudah-mudahan kami diajak bicara Bapak Presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami dan isu-isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab. Semoga Bapak Presiden segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan," kata Agus.
sumur


Oke gan bro mari kita bahas.......... emoticon-Shakehand2

Banyak Panasbung / Panasbungwati beberapa simpatisan HTI........... ditambah Penghuni BP yang kurang membaca.........serta sebagian besar penghuni lonje yang sok narsis
Gagal paham dengan kasus ini

Mereka menuduh KPK dilemahkan penguasa...........karena Revisi UU KPK emoticon-Bingung
Padahal mereka tidak mengetahui..........kronologi sebenarnya..... emoticon-Cape d...

Mungkin ane gak usah jabarkan lagi ya...........bagaimana DPR mengusulkan dan membuat revisi UU ini.......toh kalian juga tetap bebal........ emoticon-Cool

Kita pakai Logika saja.......... emoticon-Jempol

Ini partai penguasa di 2014-2019 versi KPU

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK

PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu dengan meraih 23.681.471 suara disusul Partai Golkar dengan 18.432.312 suara.

INI JONGOS / BONEKA PARTAI 2014-2019 versi Panasbung, Kampreters dan Simpatisan HTI

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK



INI ALAT PENGUASA VERSI PANASBUNG, KAMPRETERS, DAN SIMPATISAN HTI

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK



Jeng.......Jreeng.........Jeng...jeng...jeng
Dan ini hasil "ALAT" penguasa emoticon-Cool

Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK

dokumentasi informasi paling dipercaya paansbung/panasbungwati, kampreters, dan simpatisan HTI 2014-1019
Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK



Sekarang mari kita ikuti alur narasi yang ingin dikembangkan........Panasbung/Panasbungwati serta simpatisan HTI saat ini........

REVISI UU KPK......... itu adalah produk si jongos boneka partai..........karena intervensi mamak banteng.....partai beringin dan si bewok..... emoticon-Cool

Demi  partai penguasa......dan Jongos boneka partai......... emoticon-Maaf Agan
Kenapa KPK tidak dibubarkan dari dulu saja...........bukankah Mamak banteng  saat itu PENGUASA........ atau minimal "Hak ANGKET" KPK yang sudah bergulir dari tahun 2015....... kenapa tidak disetujui saja....... emoticon-Cape d...

Sedungu apa Partai Penguasa dan jongos partai.........dibuat tidak berdaya dengan alatnya sendiri......... emoticon-Bingung

Logika diluar nalar Panasbung/Panasbungwati, simpatisan HTI, beberapa kaskuser BP,........serta anak lonje yang tersesat dimarih.........kadang membuat ane terngiang-ngiang kembali dengan pepatah ini
Jika Masih Punya Jiwa Antikorupsi, Jokowi Diminta Temui Pimpinan KPK

profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan xneakerz memberi reputasi
2
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 2 dari 2
18-09-2019 06:05
Quote:Original Posted By 1nd0n3s14m3t4l
Nah.......... boleh ini pertanyaannya........................... emoticon-Jempol

presiden tolak 4 point
1 penyadapan
2 pengangkatan pegawai
3 koordinasi dengan kejaksaan
4 LHKPN

ane jabarkan kan gan bro............ emoticon-Shakehand2

1. Penyadapan........... ini tidak dihilangkan oleh Presiden......justru diatur lebih baik dengan ijin dari pengawas khusus KPK
Dengan koordinasi dengan Pengawas KPK......... tindakan KPK dapat di backup oleh pemerintah...........jika sewaktu-waktu ada complain dari tersangka yang ingin disadap.........Disamping itu pola penyadapan juga tidak liar(tidak tak terbatas)..........Berjaga-jaga kalau kewenangan ini dimanfaatkan oleh KPK untuk kegiatan politik praktis......yang tidak berhubungan dengan tindak pidana "KORUPSI"
semisal..........Skandal salah seorang tokoh

2 Pengangkatan Pegawai................Ini sudah clear........masih cara lama

3 Koordinasi dengan Kejaksaan......... ini tidak berlaku........masih memakai cara lama

4 LHKPN............. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara......KPK tetap memiliki kuasa untuk memeriksa LHKPN tanpa persetujuan dari siapapun juga


Tapi yang sedang panas saat ini masalah Independensi KPK.......betulkan.......... emoticon-Cool

Oke ane jelaskan..............Jika KPK ingin Independent dan lepas dari segala badan pengawasan.....yang katanya dapat membunuh KPK..........itu tidak benar
Justeru tanpa pengawasan dari badan pengawas khusus yang terdiri dari pakar (ICW juga termasuk)...........Segala tindakan KPK dapat dibenarkan..........dan ane pastikan suatu hari nantii KPK akan menjadi Pengontrol negara ini..........karena setiap bentuk skandal dari tokoh-tokoh politik negara ini berada ditangan KPK........Sehingga KPK dapat dengan mudah menentukan siapa yang harus menjadi pemimpin negara (tentunya sejalan dengan keinginan orang-orang yang berada di dalam lingkungan KPK) dan siapa-siapa yang harus di hancurkan jika tidak sejalan dengan KPK
Dan KPK pun dapat dengan mudah mengatur birokrasi negara ini............dan membuat sistem sendiri yang dapat memproteksi diri mereka dari segala intervesi external
Dengan istilah lain KPK akan menjadi.........KOMISI SUPER BODY..........yang tidak tersentuh hukum

Pada saat itu terjadi............ente masih mengakui kenetralan KPK.........cita-cita dibentuknya KPK...
. emoticon-Bingung

Silahkan ente berimajinasi............ emoticon-Cool


Mantab ne pemikirannya.
profile-picture
profile-picture
penikmatindie dan michaaaaa memberi reputasi
2
Halaman 2 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.