Kekisruhan di KPK kini memulai babak baru, aksi penolakan hasil keputusan DPR RI terkait pemilihan Komisioner KPK yang baru oleh Wadah Pegawai KPK semakin menguatkan sentimen publik bahwa selama ini Wadah Pegawai KPK seakan mencampuri atau mendominasi wilayah yang bukan wewenangnya di KPK. Kita harus pahami, pemilihan Komisioner KPK sejatinya adalah wewenang DPR RI, dan wajib dihormati oleh semua pihak.

Selain itu, penolakan atas RUU KPK, yang memuat aturan terkait Dewan Pengawas KPK dan izin penyadapan oleh penyidik KPK juga semakin menguatkan argumentasi, KPK selama ini memang sangat anti kritik, seolah ingin tampil bak malaikat yang suci tanpa dosa.

Wadah Pegawai KPK seakan ingin bekerja tanpa pengawasan, sekaligus mempunyai power untuk menjerat siapapun yang melawan dominasi mereka, sekalipun itu atasan mereka. Wadah Pegawai KPK sejatinya bukanlah organisasi yang dibiayai oleh negara, namun dikabarkan sering membuat agenda yang diduga menggunakan anggaran negara. Ini menunjukkan bahwa Wadah Pegawai KPK sangat powerfull di KPK.



Usut punya usut, ternyata beredar kabar tentang adanya suatu kelompok di KPK yang disebut Kelompok Taliban, yaitu para penyidik KPK serta pegawai KPK yang selama ini mendominasi di KPK dan kerap memanfaatkan jejaringnya di media untuk mempublikasikan "kepahlawanan" KPK sebagai lembaga yang suci.

Sosok yang paling berpengaruh di kelompok Taliban yaitu Novel Baswedan. Tidak banyak yang tahu, Novel ternyata selama ini menyimpan berbagai kasus yang sebenarnya tidak jauh-jauh dari perilaku koruptif. Hanya saja, karena dominasinya di KPK sangat kuat, khususnya di Wadah Pegawai KPK, Novel seakan bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan atau pengusutan oleh KPK.

Misalnya, terkait politisasi di KPK, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, pernah mengkritisi KPK karena dinilai kurang adil, yakni tidak memeriksa Novel Baswedan yang diduga terindikasi melakukan pelanggaran kode etik. KPK terkesan berat sebelah hanya memeriksa Ketua KPK Irjen Firli, namun tidak memeriksa Novel.

"IPW mengimbau Komisioner KPK bisa bersikap tegas dan tidak memihak dan jangan terlibat politisasi. Artinya, selain Firli, Novel Baswedan juga harus diperiksa. Sebab Novel disebut sebut "sebagai orang kita" oleh tokoh-tokoh Partai Gerindra," ujar Neta dalam keterangan resminya, Minggu (05/04/2019).

Selain itu, keras dan dominannya sikap Novel Baswedan selama ini di KPK ternyata juga tidak terlepas dari upayanya melindungi kasus penyeludupan mobil-mobil mewah yang dikelola oleh saudaranya, yaitu Ali Muhammad alias Ali Hidung. Dilansir dari senayanpost.com yang memperoleh informasi pengakuan sumber internal di KPK, pada Minggu (15/09/2019), Ali Muhammad alias Ali Hidung adalah pebisnis yang mengelola semua usaha milik Riza Khalid yang dikenal sebagai The Gasoline Godfather alias “Saudagar Minyak", yang dulu juga sempat tersangkut kasus "Papa Minta Saham" Freeport di tahun 2015, bersama Setya Novanto dan Maroef Sjamsoedin, yang kemudian kasusnya berangsur-angsur hilang.



Ali Hidung, menurut sumber tersebut, juga mengelola bisnis penyeludupan mobil-mobil mewah, yang salah satu konsumennya adalah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan keponakan Ratu Atut yang kini sudah jadi tersangka KPK.

“Puluhan mobil mewah milik Wawan disita KPK namun beberapa raib karena Ali Hidung minta bantuan NB untuk ambil mobil-mobil tersebut, sudah diaudit BPK, namun BPK diancam untuk jangan ekpose,” ungkap sumber tersebut.

Itulah kenapa, salah satu Capim KPK I Nyoman Wara, yang merupakan auditor BPK tidak lolos dalam pemilihan Capim KPK di DPR karena apabila Nyoman terpilih, dia berencana akan melakukan audit internal terkait status barang sitaan.



Novel selama ini memang sangat ditakuti oleh para politisi kotor dan pengusaha hitam. Agar kasusnya tak diangkat, rata-rata mereka menghubungi Ali Hidung, disitulah transaksi ratusan milyar terjadi.

“Pola ini berjalan sangat rapi dan berlangsung bertahun tahun, uang NB disimpan dan dikelola Ali Hidung, oleh karenanya dia (Novel) bisa kuasai semua jaringan di KPK,” ungkap sumber.

Sumber itu juga mengatakan, praktek yang dilakukan oleh Novel Baswedan selama ini sebenarnya sudah diketahui oleh banyak pengusaha dan politisi, namun karena takut diganggu dan ingin bermain aman, mereka lebih memilih tutup mulut.

“Revisi UU KPK menjadi ancaman bagi NB karena pekerjaan dan zone nyaman dia akan terganggu,” imbuhnya.



Inilah kenapa, reaksi Wadah Pegawai KPK yang dikendalikan oleh Novel Baswedan selama ini sangat keras menolak RUU KPK dan terpilihnya Irjen Firli sebagai Ketua KPK.

“Masih banyak pegawai KPK yang memiliki integritas dan kebanyakan menganggap NB adalah icon mereka, tapi ada banyak juga yang ingin bersaksi tentang perilaku NB namun takut,” demikian penjelasan sumber itu seperti tertulis dalam pesan WhatsApp.

Lalu dengan apa yang dilakukan oleh Novel dan kelompok Taliban-nya selama ini, relakah kita membiarkan KPK bekerja tanpa pengawasan? Berjalan menjadi lembaga superpower yang tanpa cela bak malaikat?