Reporter: Muhammad Hendartyo
Editor: Dewi Rina Cahyani
9 September 2019 18:48 WIB


Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) didampingi Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (ketiga kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menceritakan kesulitan yang dialami perusahaan pelat merah itu kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Budi mengatakan saat Bulog mendapatkan penugasan dari negara, seperti membeli atau menyerap beras, dananya berasal dari pinjaman dengan bunga komersial.

Menurut dia, Bulog harus menyiapkan anggaran Rp 14 miliar sampai Rp 16 miliar setiap hari yang berasal dari bunga dan operasional. "Setiap bulan kami harus membayar bunga Rp 240 miliar sampai Rp 250 miliar," kata Budi Waseso di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 9 September 2019.

Sementara itu, kata dia, saat ini Bulog tidak diberi peluang untuk menyalurkan beras seperti pada program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. "Maka Bulog akan kolaps dan akan hilang, karena memang kami rugi besar. Kami juga mau dukungannya (DPR). Komisi IV selama ini mendukung kami sehingga kami bisa eksis," kata ujarnya.

Untuk komersial, kata Budi Waseso, Bulog baru memulai di tengah persaingan yang luar biasa. Bulog terus membuat terobosan-terobosan. "Insya Allah dikomersial kami bisa eksis," kata Budi.

ADVERTISEMENT

Hal itu dia sampaikan saat menjelaskan alokasi anggaran kepada komisi IV. Bulog, kata dia, mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020. Dia mengatakan anggaran itu akan dialokasikan untuk komoditas beras sebesar Rp 5,8 triliun dan Rp 6,7 triliun untuk komoditas selain beras, yaitu jagung, kedelai, gula dan daging.

https://bisnis.tempo.co/read/1245668...liar-per-bulan