alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
60
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7f448388b3cb6d9f541c1c/ini-10-perbedaan-draf-reivisi-ruu-kpk-dari-dpr-dan-pemerintah
Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah telah mulai membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Jumat (13/9/2019) lalu.
Lapor Hansip
16-09-2019 15:14

Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah

Past Hot Thread
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah

Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah telah mulai membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Jumat (13/9/2019) lalu.

Setelah ditelisik antara draf RUU yang dibuat DPR dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah yang telah diparaf oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, SINDOnews menemukan 10 perbedaan dalam usulan revisi tersebut.

Pasal 7 ayat (1) huruf a

Draf DPR

Dalam melaksanakan supervisi dan koordinasi atas pelaksanaan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh masing-masing instansi, kementerian, dan lembaga.

Sementara pemerintah ingin tetap LHKPN didaftarkan dan diperiksa oleh KPK.

Pasal 12A

Draf DPR

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pemerintah ingin agar Pasal 12A tersebut dihapus.

Pasal 12B ayat (4)

DPR menginginkan dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Sementara pemerintah mengusulkan agar penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12C ayat (2)

DPR menginginkan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Draf pemerintah mengusulkan agar penyadapan ini hanya dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK saja.

Pasal 37E ayat (1)

Dalam draf DPR, ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Lalu ayat 2-13 mengatur tentang mekanisme mengangkatan Dewan Pengawas.

Draf pemerintah menginginkan agar penunjukkan Dewan Pengawas (Dewas) merupakan hak mutlak dari presiden.

Pasal 40 ayat (1)Draf DPR Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sementara pemerintah menginginkan agar pemberian Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dapat dilakukan 2 tahun jika penyidikan dan penuntutannya tak kunjung selesai mengingat, waktu 1 tahun dirasa tidak cukup.

Pasal 43 ayat (1)

DPR menginginkan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah ingin agar penyidik berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya termasuk juga dari internal KPK.

Pasal 43A ayat (2)

Dalam draf DPR, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena pemerintah inginkan penyidik tidak hanya dari Polri. Maka persyaratannya pun diatur bersama dengan Polri, Kejaksaan Agung dan juga KPK.

Pasal 45 ayat (1)

DPR berkeinginan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tapi, pemerintah inginkan agar penyidik bisa berasal juga dari unsur KPK.

Pasal 69A ayat (1)Draf DPRDengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E, untuk pertama kali Anggota Dewan Pengawas diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 2 (dua) orang oleh Presiden Republik Indonesia, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah ingin agar ketentuan itu dihapus karena yang berwenang merekrut Dewas adalah Presiden.

Perlu diketahui bahwa total DIM dalam Revisi UU KPK ini adalah 287, dengan DIM tetap 220, DIM perubahan redaksional 22, DIM substansi 42 dan DIM substansi baru sebanyak 3.


Sumber : https://nasional.sindonews.com/read/1439913/13/10-perbedaan-draf-revisi-uu-kpk-dari-dpr-dan-pemerintah-1568552666
profile-picture
profile-picture
screamo37 dan sevenfiveseven memberi reputasi
2
Halaman 1 dari 4
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 15:21
hmmmmmm...
ternyata begitu to bedanya
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 15:31
Jadi...
Yang pengen memperkuat siapa niih??
Kok beda??
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 15:32
Nah itu isi drafnya yak
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 15:37
memantau
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 15:39
Pasal 37E ayat (1)

Dalam draf DPR, ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Lalu ayat 2-13 mengatur tentang mekanisme mengangkatan Dewan Pengawas.

Draf pemerintah menginginkan agar penunjukkan Dewan Pengawas (Dewas) merupakan hak mutlak dari presiden.


Pasal 69A ayat (1)Draf DPRDengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E, untuk pertama kali Anggota Dewan Pengawas diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 2 (dua) orang oleh Presiden Republik Indonesia, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah ingin agar ketentuan itu dihapus karena yang berwenang merekrut Dewas adalah Presiden.


ini akan alot pembahasannya.
0 0
0
Lihat 1 balasan
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 16:12
Pasal 40 ayat (1)Draf DPR Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sementara pemerintah menginginkan agar pemberian Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dapat dilakukan 2 tahun jika penyidikan dan penuntutannya tak kunjung selesai mengingat, waktu 1 tahun dirasa tidak cukup.

Yang point ini jadi inget kasus sodara sendiri yg mandek sekian tahun tapi blom di bekukan .. masi ada kesempatan untuk diangkat... Klo berlaku maka bebaslah tuh sodara .... Seperti ada yg bilang ...
" Kadaluwarsa" .......

Dan yg menghentikan kpk sendiri ....

Emang kadal nih warsa....
Diubah oleh dcp1968
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 16:44
Jd yg mw d ttd d paripurna skrg ni yg versi dpr apa presiden?
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:31
mudah2an yg terbaik
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:36
Sepertinya bakal alot.. Kalo mau dinego sama DPR rasanya masih kurang..
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:36
Debat boleh NKRI harga mati
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:39
apapun itu sih, kayaknya DPR ingin KPK dilemahkan sedikit demi sedikitemoticon-Ngacir2
profile-picture
imba.ruiner memberi reputasi
1 0
1
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:39
Riboot mulu..
Kapan damainya sih nih bangsa..
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:39
Mantap.
Bikin KPK cabang Taliban ketar-ketir! emoticon-Cool

Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
profile-picture
profile-picture
profile-picture
adnanalong dan 2 lainnya memberi reputasi
2 1
1
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:40
KPK: pak saya mau nyadap si Anu
Dewan pengawas: Gak boleh, dia temen saya, yg lain aja

KPK: pak saya mau nyadap Si itu
Dewan pengawas: Boleh... silahkan
(Dibelakang, hei ati2 lu kena sadap KPK)

Goodbye OTT.... sampai pergantian ketua KPK akhir tahun nanti gak akan ad OTT..

Kepala daerah eksekutif DPRD DPR semua skrg tertawa
HA HAHA HA
emoticon-Ngakak

Kirain Karakter Game aja bisa di Nerf..
Ternyata lembaga negara jg bisa...
emoticon-Wkwkwk
Diubah oleh anakbola11
profile-picture
profile-picture
profile-picture
adnanalong dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Lihat 1 balasan
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:41
semua mau dikangkangi wereng, buruan daftar sekarang..

besok tarif NAIK ....emoticon-Ngacir
Diubah oleh baworsari
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:44
apaan kasus korup pake kadaluarsa. emang tempe.
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:47
Quote:Original Posted By iwena
apapun itu sih, kayaknya DPR ingin KPK dilemahkan sedikit demi sedikitemoticon-Ngacir2


Tepatnya dipersulit, dispionase, dan disusupi

Lihat bagian KPK mau penyadapan harus izin

Lihat KPK akan buka kasus harus bersama pihak pengadilan

Lihat Calon Pimpinan KPK yg harus ini itu.


Mana lagi kalo bukan dari DPR kita yg keg anjing
profile-picture
iwena memberi reputasi
1 0
1
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:47
uwong cilek teros arep ngopo?? emoticon-Bingung
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:48
Tiap mau habis periode/masa bakti wakil rakyat suka bikin aturan nganu.
0 0
0
Ini 10 Perbedaan Draf Reivisi RUU KPK Dari DPR dan Pemerintah
16-09-2019 17:48
Puji tuhan emoticon-Christmas
0 0
0
Halaman 1 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.