Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mempertanyakan alasan sejumlah anggota DPRD Banten menggadaikan surat keputusan (SK) demi kredit ke perbankan. Mardani menilai hal tersebut merupakan fenomena yang harus dikaji.

"Fenomena ini mesti dikaji apa sebabnya. Apa karena menutup hutang kampanye atau karena menyesuaikan penampilan karena sudah terpilih," kata Mardani kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

"Bagaimanapun, utang bukan sesuatu yang dianjurkan. Kecuali menjaga prinsip tidak besar pasak daripada tiang," imbuhnya.

Selain perlu pengkajian, Mardani juga meminta masing-masing partai mengontrol para kadernya yang menggadaikan SK. Politikus PKS itu khawatir jika tidak dikontrol akan ada imbas buruk

"Pimpinan partai perlu mengontrol dan menjaga ekses dari fenomena ini. Khawatirnya gadai SK membuat banyak caleg berani untuk menerima uang yang tidak jelas," ucap Mardani.

Meskipun demikian, Mardani mengingatkan agar setiap partai mengambil tindakan yang bijak. Jangan sampai, dia mengatakan tindakan partai justru memutus harapan kadernya.

"Usul saya, jangan juga memutus harapan orang. Biarkan ini diserahkan pada partai masing-masing," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat puluhan anggota DPRD Banten yang menggadaikan SK demi kredit perbankan. Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengatakan, dari 85 anggota, sudah 10 orang yang menggadaikan SK ke perbankan yang ia bantu persyaratannya.

Menurut Deni, para anggota DPRD Banten punya berbagai alasan menggadaikan SK. Jumlah yang dipinjam pun variatif, hingga ratusan juta dengan plafon 1-2 tahun.

"Daripada minjem ke rentenir, kan mau sekolahin anak, kebutuhan perbaikan rumah, kan dimungkinkan seperti itu," kata Deni saat dihubungi detikcom, Senin (9/9).

SUMBER

Serang - Meski baru sepekan dilantik, sejumlah anggota DPRD Banten menggadaikan surat keputusan (SK) demi berutang ke perbankan. Jumlah yang dipinjam variatif hingga ratusan juta dengan plafon 1-2 tahun.

Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengatakan perbankan merasa aman memberikan pinjaman ke anggota Dewan. Sedangkan anggota DPRD disebut punya berbagai alasan menggadaikan SK.

"Daripada minjem ke rentenir, kan mau sekolahin anak, kebutuhan perbaikan rumah, kan dimungkinkan seperti itu," kata Deni saat dihubungi detikcom, Senin (9/9/2019).

Deni membeberkan, rata-rata yang dipinjam itu jumlahnya ratusan juta. Bocoran yang ia sampaikan plafon yang diberi perbankan rata-rata 1-2 tahun pinjaman. Pinjaman menurutnya banyak diajukan ke perbankan daerah seperti Bank Banten.

Namun Deni enggan memerinci berapa jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Banten. Komponen penghasilan anggota DPRD terdiri atas sejumlah komponen seperti anggaran tunjangan keluarga, transportasi, dan tunjangan representasi memungkinkan DPRD untuk menggadaikan SK ke perbankan.

Selain itu, menurut Deni, perbankan relatif mempermudah pemberian pinjaman. "Itu bebas wilayah pribadi, perbankan juga merasa nyaman bekerja sama dengan penghasilan tetap seperti ini karena lancar," ujarnya.

Ada 10 anggota DPRD Banten yang disebut menggadaikan SK demi pinjaman ke bank. Gadai SK ini juga sudah biasa dilakukan oleh dewan-dewan sebelumnya.

Bahkan 50 persen anggota Dewan sebelumnya pernah menggadaikan SK demi pinjaman uang ratusan juta ke bank.

SUMBER