Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Selasa (3/9/2019) menjelaskan, selain IKK yang ikut jadi tersangka adalah DP (Dolly Pulungan, Direktur Utama PTPN III) sebagai penerima suap. Serta PNO (Pieko Nyotosetiadi, pemilik PT Fajar Mulia Trasindo) sebagai penyuap.

Dalam penjelasannya, Syarif menuturkan, pada awal tahun 2019 perusahaan PNO, yang bergelut dalam distribusi gula, ditunjuk menjadi perusahaan swasta dalam skema long term contract dengan PTPN III.

Penunjukan oleh BUMN itu membuat PNO bisa untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak. Harga gula disepakati oleh tiga pihak, yaitu PTPN III, PNO, dan ASB, Ketua Asosiasi Petani Tebu RI.

Pada 31 Agustus 2019 PNO, DP dan ASB di Hotel Shangri-La, Jakarta. DP minta uang ke PNO lewat ASB. Maka, DP meminta IKK menemui PNO untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya.

PNO lalu memerintahkan orang kepercayaannya bernama Ramlin untuk mengambil uang di money changer dan menyerahkannya kepada CLU (Corry Luca), pegawai PT KPBN anak usaha PTPN III di Kantor PTPN, Jakarta, pada Senin (2/9/2019). CLU mengantarkan uang SG$345 ribu kepada ke IKK.

"Uang senilai SG$345 ribu diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III (Persero)," kata Laode, seperti dinukil dari Suara.com.

Para pihak yang terlibat serah terima uang ini dicokok KPK. Namun baik DP maupun PNO melarikan diri. KPK memburu keduanya. KPK mengimbau keduanya menyerahkan diri.

Sebagai penerima suap, IKK dan DP dijerat padal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan PNO, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kementerian BUMN, sebagai lembaga yang menaungi PTPN III menyatakan tak akan menoleransi direksi BUMN yang terkena operasi KPK. Mereka menghormati proses hukum yang akan berjalan. "Kami akan memberhentikan (Dirut PTPN III) setelah berkonsultasi dengan bagian legal kami," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, kepada Antaranews.com, di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

BUMN adalah salah satu ladang korupsi. Tahun lalu, aktor korupsi dari perusahaan negara ini menduduki peringkat ke 6.