Wiranto anggap tuntutan referendum Papua tidak tepat

Beranda

...

Beritagar.id
Wiranto anggap tuntutan referendum Papua tidak tepat

MOD

BeritagarID

29-08-2019 23:44

Wiranto anggap tuntutan referendum Papua tidak tepat

Petugas kepolisian berjaga saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap tuntutan referendum yang disuarakan sejumlah masyarakat Papua dan Papua Barat tidak tepat.

Wiranto menjelaskan, Perjanjian New York pada 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 menyatakan Papua Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tuntutan referendum itu saya kira tak lagi harus disampaikan, karena apa? NKRI sudah final. NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat," tegas Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (29/8/2019).

Menurutnya, tuntutan referendum biasanya dilakukan oleh negara terjajah. Sementara Papua dan Papua Barat, tegasnya, wilayah sah Indonesia. "Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi," tandasnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa disuarakan masyarakat Papua dan Papua Barat imbas insiden diskriminasi rasial yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang pada pertengahan bulan ini.

Selain menyuarakan penolakan diskriminasi rasial, warga Bumi Cenderawasih juga kembali menyuarakan referendum Papua dan Papua Barat. Bagi mereka, referendum adalah jalan keluar terbaik agar tindakan diskriminasi dan rasialisme terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat tak terulang.

Pada Januari lalu, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda mengirimkan petisi warga Papua Barat, yang meminta dilangsungkannya referendum, kepada Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Referendum tersebut untuk menentukan apakah warga setempat ingin melepaskan diri dari Indonesia atau tidak.

Benny juga berharap PBB dapat segera menindaklanjuti petisi dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Papua Barat untuk mengecek kebenaran tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Aku telah menyerahkan sesuatu yang aku sebut sebagai tulang punggung penduduk (Papua Barat), setelah banyak warga yang terbunuh," sebut Benny, dikutip dari Reuters, (28/1).
Bintang Kejora berkibar
Kendati aparat penegak hukum telah menetapkan tersangka rasisme di Surabaya. Tak menyurutkan semangat puluhan mahasiswa Papua untuk terus bersuara. Mereka bahkan mengibarkan Bendera Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).

Ada empat bendera lambang "Papua Merdeka" yang dikibarkan mahasiswa dengan bambu panjang. Selain bendera, beberapa mahasiswa terlihat mengenakan kaos dengan gambar serupa berikut kalimat "Free Papua/West Papua".

"Mahasiswa dan masyarakat Papua sudah sepakat meminta untuk referendum," kata koordinator aksi, Ambrosius.

Dalam aksi itu Ambrosius turut meminta Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk memfasilitasi mahasiswa yang ada di luar daerah untuk kembali ke Papua.

Klaim Ambrosius, ada sekitar 6 juta mahasiswa Papua dan Papua Barat yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Jawa dan Bali.

Aksi protes berikut pengibaran Bendera Bintang Kejora tak mendapat tindakan serius dari aparat, meski pengamanan ketat diberlakukan dari depan Istana Merdeka hingga Markas Besar TNI AD.

Gelombang aksi masih berlanjut, ibu kota Provinsi Papua, Jayapura, dilanda kerusuhan pada Kamis (29/8). Sebelumnya, kerusuhan melanda empat kabupaten di Papua Barat. Masing-masing di Manokwari, Sorong, dan Fakfak, serta Deiyai pada Rabu (28/8).

Di Jayapura, seperti ketika unjuk rasa pada Senin (19/8), massa bergerak dengan berjalan kaki dari arah Abepura. Ini adalah titik ketiga dalam rute long march yang bermula dari bandara di Sentani, Waena, Abepura, Kotaraja, Entrop, dan terakhir di kota Jayapura.

Di Abepura, situasinya sudah mencekam. Sementara di Jayapura cukup ricuh sehingga bagian depan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) terbakar. Massa juga merusak apapun yang ada di sepanjang jalan kawasan Entrop, termasuk kantor Telkomsel, SPBU, bank, toko-toko, dan Papua Trade Center.