Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964.

Meski demikian, Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak bernama Batavia, dan pada masa penjajahan Belanda, yakni sebelum tahun 1942. Namun pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan para pejabatnya diam-diam memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta, dengan alasan keamanan.


Batavia tempoe doeloe

Di Yogyakarta, Presiden menempati Gedung Agung bekas peninggalan Jepang untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Posisinya berdekatan dengan Kraton Yogyakarta, ketika Sri Sultan Hamengkubuwana IX berkuasa.

Kemudian di tahun 1948, ibu kota pindah lagi ke Aceh. Belum sampai setahun bertahan di Aceh, pusat pemerintahan pindah lagi ke Sumatra Barat, tepatnya pada Desember 1948, karena seluruh pejabat tinggi termasuk Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan Belanda ke berbagai daerah. Saat itu Mr. Sjafroedin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang berpusat di Sumbar.

Baru pada 17 Agustus 1950, ibu kota negara balik lagi ke Jakarta, setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) dan terbentuknya Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sendiri, sudah pernah 3 kali ibu kota negara pindah ke kota lain.

Dan jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1929, pemerintahan Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia juga ingin memindahkan ibu kota RI ke Bandung. Namun rencana itu gagal akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Ketika krisis mulai membaik, tiba-tiba pecah lagi Perang Dunia II, dan Belanda harus angkat kaki dari bumi pertiwi.
***
Nah, berdasarkan catatan sejarah tersebut, pemerintah dari dulu selalu konsisten dalam keputusannya untuk pindah ibu kota tanpa banyak pertimbangan dan wacana, apalagi perdebatan kusir yang hanya buang-buang air ludah saja.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1960-an, Presiden Soekarno sendiri sudah konsisten untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun rencana itu gagal, gegara Indonesia terpilih / ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games. Akibatnya Indonesia lebih sibuk mempersiapkan diri untuk menggelar event berkelas Internasional tersebut.

Setelah event itu selesai, Indonesia kembali direpotkan dengan berbagai pemberontakan, seperti PKI dan berbagai kelompok separatis lainnya. Akibatnya sampai akhir pemerintahan Soekarno di tahun 1967, rencana pemindahan ibu kota itu tidak sempat dilaksanakan.

Pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, meski selama 32 tahun berkuasa, rencana pemindahan ibu kota itu seolah terkubur rapat dan dalam, sehingga tak seorang pun yang berani menyuarakannya. Mungkin Soeharto sudah merasa aman dan nyaman menempati istana negara di Jakarta. Atau beliau punya alasan tersendiri, sehingga masalah ibu kota itu tak perlu diungkit lagi.

Jadi, di sini ada ketidaksinkronan antara program pemerintah sebelumnya dengan yang sesudahnya. Pemerintahan yang baru tidak merasa harus bertanggung jawab dan menyelesaikan program pemerintah sebelumnya.

Kemudian pada era pemerintahan SBY, wacana pemindahan ibu kota itu mencuat lagi, dan lagi-lagi menuai kontroversi. Sampai habis 2 periode kepemimpinan SBY, wacana itu kembali tenggelam ditelan bumi. Padahal hasil riset dan kajian tentang pemindahan ibu kota itu sudah sangat banyak, menumpuk di Kementerian PPN / Bappenas. Namun tak ada pejabat eksekutif yang 'tersentuh' untuk menyentuhnya.

Bahkan proyek Hambalang yang menjadi mega proyek SBY juga sampai sekarang tetap dibiarkan terbengkalai begitu saja, padahal sudah berapa duit yang habis untuk proyek ‘setengah jadi’ tersebut.

Harusnya proyek itu diteruskan oleh pemerintahan Jokowi sekarang, sebagai upaya berkesinambungan dan konsistensi dari program pemerintah sebelumnya. Namun nyatanya, Jokowi lebih memilih ‘proyek’ yang paling lama terpendam, yaitu memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur, melalui pidatonya pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu.


[URL=https://m.akuraS E N S O Rid-737033-read-politisi-pkb-pemindahan-ibukota-ke-kalimantan-obati-kecemburuan-masyarakat-luar-pulau-jawa]Denah tata kota ibu kota baru[/URL]

Pemindahan Ibu Kota ini diestimasi paling cepat rampung pada tahun 2024, untuk urusan sarana dan infrastrukturnya, dengan anggaran biaya lebih dari 460 triliyun rupiah. Artinya, ketika rencana besar ini selesai, maka Jokowi barangkali tak sempat sedikit pun menduduki kursi di Istana Presiden yang baru tersebut. Masalahnya saat itu masa jabatan Jokowi sebagai Presiden sudah berakhir.

Dengan demikian, jika gagasan ini terwujud, maka inilah warisan terbesar Jokowi untuk Presiden berikutnya, yang harus diemban dengan konsisten dan amanah. Presiden baru dan seluruh aparat pejabat dan pemerintahannya harus benar-benar ‘standby’ di sana untuk mengatur pemerintahan negara. Jangan sampai proyek ini kembali terbengkalai setelah menelan ratusan bahkan ribuan triliun uang rakyat.

Pemindahan ini bersifat permanen, kecuali jika terjadi kondisi darurat. Tidak seperti pemindahan ibu kota ke Yogyakarta tempo dulu yang bersifat temporer karena kondisi pertahanan keamanan dan politik yang belum stabil.

Sekali ide ini tercetus dan terlaksana, maka harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya. Jangan sampai seperti pindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yang digagas oleh Gubernur sebelumnya dan sudah terlaksana, namun Gubernur baru yang sekarang, sepertinya terkesan ‘ogah dan malas’ untuk berdinas di lokasi yang baru tersebut.(*) {No.434}
****
Ref 1, Ref 2, Ref 3.