Lukas Enembe: Lenis Kogoya Bicara Papua Wakili Apa?

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe mempertanyakan kapasitas Lenis Kogoya yang berbicara soal kerusuhan di Papua Barat dengan mengatasnamakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua. Lukas balik bertanya perihal kapasitas Lenis.

"Dia kepala suku apa, mewakili apa? Tidak ada," ujar Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Lukas juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang meminta Polri menindak tegas oknum terkait adanya diskriminasi ras atas peristiwa di Surabaya dan Manokwari. Lukas menyebut presiden harus bersikap tegas.

"Itu negara harus bertanggung jawab terhadap kejadian kejadian di Surabaya. Harus ada tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan anarkisme di asrama Mahasiswa di Surabaya," kata Lukas.

Yunus Wonda selaku Ketua DPR Papua turut hadir bersama Lukas. Yunus menyebut Lenis yang menjabat sebagai stafsus Presiden tidak paham kondisi di Papua.

"Pak Lenis itu tidak mengerti kondisi real Papua. Jadi dia bicara bukan mewakili posisi sebagai rakyat Papua, tidak," kata Yunus.

Menurut Yunus, adalah gubenur yang memiliki wewenang untuk berbicara atas kerusuhan yang sempat terjadi. Sehingga, kata Yunus, Lenis tidak berhak berbicara atas nama kepala suku.

"Pak Lenis tidak bisa terus mengklaim sebagai kepala suku, nggak bisa. Karena kepala suku di Papua bukan satu orang. Jadi kepala suku di sana ada banyak suku-suku yang punya kepala suku masing-masing. Jadi Pak Lenis hanya bisa bicara kapasitas sebagai staf khusus presiden. Nggak bisa bicara sebagai kepala suku," paparnya.

Selain itu, Yunus berharap adanya otonomi khusus di Papua. "Kalau kita mau jujur, pelaksanaan otsus tidak berjalan maksimal di Papua. Nggak ada sama sekali," ujar Yunus.

Sebelumnya, Lenis berbicara mengenai kerusuhan yang sempat terjadi di Papua Barat atas nama kepala suku. Lenis meminta agar pangkal masalah tak dibesar-besarkan, cukup dibawa ke ranah hukum.

"Jadi saya hari ini menyampaikan atas nama kepala suku. Persoalan yang terjadi saat ini tidak perlu dibesar-besarkan," kata Lenis saat jumpa pers di Posko Pemenangan Jokowi di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8). (gbr/fdn)
sumber

============

Sudah?
Sudah ketemu hal lucunya?
Warga Papua sudah punya wakil di Pemerintahan dengan menjabat sebagai Staf Khusus Presiden untuk urusan Papua, tapi meskipun dia asli Papua, kalau tidak sejalan dengan kemauan Lukas Enembe, dia pun otomatis tertolak.

Minta yang bersalah dalam kasus Surabaya diproses secara hukum, padahal itu pula yang diminta oleh Lenis Kogoya. Tak ada yang berbeda.

Minta Otonomi Khusus, padahal Papua Barat memang sudah mendapat Otonomi Khusus, buktinya dana Otonomi Khusus selalu digulirkan sampai 100 Triliun!

Lalu apa sebenarnya narasi penegakan hukum menurut versi Lukas Enembe? Apa sebenarnya Otonomi Khusus yang dimaksud Yunus?

Mengapa mereka tidak menyoroti masalah pembangkangan para mahasiswa Papua yang tak mau menghormati Merah Putih?

Mengapa mereka tidak menyoroti warga Papua yang mengibarkan bendera separatis Bintang Kejora?

Mengapa mereka tidak menyoroti narasi Referendum yang disuarakan oleh sebagian warga Papua?

Justru mereka terkesan membiarkan dan menjadikan hal ini sebagai alat untuk menekan pemerintah pusat.

Kalau memang Lukas Enembe merasa sebagai Gubernur Papua Barat yang lebih terpandang, lebih berhak tahu atas kondisi Papua Barat, kenapa dia gagal menciptakan rasa aman disana? Gagal meredam kerusuhan? Lantas apa fungsi seorang Gubernur?

Sebagai pemimpin tertinggi sebuah Propinsi, seharusnya Lukas bisa mengeluarkan statemen yang sejuk, yang mendamaikan, bukan justru memperkeruh masalah dan memyombongkan diri.

Isu Rasis terus digoreng, padahal Separatis OPM yang terus membuat kacau Papua jelas dibangun dan digerakan oleh Rasisme. Jualannya selalu Bangsa Papua. Apa itu bukan Rasis, Mbe?