Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (tengah) menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen SenayaN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak bisa memendam lagi emosinya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (22/8/2019). Dalam rapat yang membahas isu defisit BPJS Kesehatan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjawab pertanyaan anggota DPR dengan nada tinggi.

Menurut laporan detikfinance, Sri Mulyani dicecar pertanyaan oleh anggota dewan mengenai penyebab kekacauan keuangan lembaga yang sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), di bawah kelola PT Askes Indonesia (Persero) tersebut.

Dengan suara lantang, ia menjelaskan mengenai keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mendesain iuran BPJS Kesehatan ke depannya.

"Sekarang kan yang lebih banyak bicara jadinya kami (Kemenkeu), bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain," ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, Kemenkeu selalu terlibat dalam rapat internal pemerintah yang mendiskusikan soal manfaat layanan kesehatan dengan keseimbangan anggaran. Bahkan, untuk menjaga keseimbangan, pemerintah tidak segan-segan langsung menyuntikkan modal kepada BPJS Kesehatan.

Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan siap melakukan penyesuaian sekalipun untuk sektor pekerja penerima upah (PPU) pemerintah.

Namun menurut dia, BPJS Kesehatan semestinya bisa menjalankan wewenang, hak dan kekuasaannya untuk mendisiplinkan pesertanya. Ia pun meminta internal BPJS Kesehatan untuk giat menagih iuran kepada peserta, khususnya yang menunggak.

"Kalau kita spirit-nya keadilan sosial maka (peserta) yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Yang mampu ya dia harus rutin bayar iuran, kalau nggak bayar ditagih dan itu lah tugasnya BPJS," tegas Sri Mulyani.
Ungkap penyebab defisit
Pada kesempatan itu ia juga membeberkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab buruknya keuangan BPJS Kesehatan. Permasalahan pertama, struktur iuran BPJS masih di bawah perhitungan aktuaria atau underpriced,

Permasalahan kedua, banyaknya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dari sektor mandiri atau informal yang hanya mendaftar pada saat sakit lalu berhenti membayar iuran setelah mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini, menurut dia, tentu harus diantisipasi dengan memperbaiki kebijakan.

"Ini kalau dalam ekonomi namanya adverse selection. Jadi yang sering sakit, menjadi pendaftar. Sedangkan orang-orang yang sehat merasa tidak butuh, jadi enggak bayar," kata dia.

Permasalahan ketiga, tingkat keaktifan peserta mandiri atau informal yang cukup rendah atau hanya sekitar 54 persen. Sementara, tingkat utilisasi atau penggunaannya dinilai tinggi oleh Sri Mulyani.

Adapun permasalahan terakhir, menurut dia, beban pembiayaan BPJS Kesehatan pada penyakit katastropik yang sangat besar. Tercatat, beban pembiayaan mencapai lebih dari 20 persen dari total biaya manfaat.

"Jadi ini nanti ada penjelasan Menteri Kesehatan bagaimana menjaga gaya hidup dan lain-lain," ucap Sri Mulyani.

BPJS Kesehatan selalu mencatat defisit keuangan setiap tahun sejak lembaga tersebut didirikan pada 2014. Bahkan angkanya kerap naik.

Pada 2014, defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan hanya mencapai Rp1,9 triliun. Kemudian pada tahun 2015, melonjak menjadi Rp9,4 triliun. Lalu menjadi Rp6,7 triliun pada 2016, dan kembali melonjak menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 sebelum mencapai Rp9,1 triliun pada 2018.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...l-defisit-bpjs

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kartun: Jika Risma pimpin DKI, ada gubernur galak lagi

- 15 Negara yang pernah pindah ibu kota

- 40 Kali Jakarta-Makkah