jpnn.com, JAKARTA - Menyinggung pilihan mobil dinas jajaran menteri kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, politikus Demokrat Roy Suryo mengatakan seharusnya menggunakan brand dari Eropa bukan malah memilih brand Jepang.

"Mobil dengan kapasitas besar (2.500 cc) itu kenapa harus Jepang? Itu sesuatu yang sangat tidak worth it (setimpal). Kecuali kendaraan itu merek Eropa," ungkap Roy kepada wartawan di Hotel Le Meredien, Jakarta Selatan, Jumat (23/8) kemarin.

Walaupun, menurut Roy, maksud dari pernyataannya itu bukan untuk membandingkan antara kedua brand.

"Misalnya kemarin Presiden Filipina Rodrigo Duterte mewajibkan menterinya naik kendaraan sekelas Avanza ya, kalau menurut saya, saya senyum saja. Saya tidak ingin membandingkan negara kita dengan negara lain," imbuhnya.

Lebih jauh, Roy justru pengin agar pemerintah tidak melakukan pembelian untuk mobil dinas menteri, melainkan cukup dengan sistem penyewaan saja. Sebab, kata pengurus Partai Demokrat di bidang Komunikasi dan Informatika ini, sewa itu tentu lebih menghemat anggaran negara.

"Sewa mobil (rental) itu bisa menghemat anggaran. Ketika masa akhir jabatan untuk menteri yang bersangkutan jadi kan bisa langsung dikembalikan ke pihak penyedia kendaraan. Atau kalau misal di tengah jalan ada pergantian menteri, maka menteri yang baru pun bisa disewakan yang baru lagi. Jadi tidak ada istilah kendaraan bekas menteri sebelumnya," pungkas Roy. (mg9/jpnn)

https://m.jpnn.com/news/roy-suryo-si...i-brand-jepang