Polemik sengketa kepemilikan tambang batu bara di Bengkulu oleh PT Bara Mega Quantum (BMQ) kian memanas pasca diturunkannya sejumlah 280 personil polisi ke lokasi, Senin (19/8).

Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019, yang berencana menurunkan 280 personil pada hari yang dimaksud, dinilai berat sebelah dan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pihak yang bersengketa, yang akan melakukan pengambilalihan secara melawan hukum di lapangan tambang batu bara PT BMG.

Branch Manager PT BMG, Eka Nurdianty Anwar, mengatakan jajaran Polda Bengkulu telah memberikan bantuan pengamanan kepada pihak yang tidak berhak, yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik kepemilikan lahan oleh pihaknya.

Eka mengaku memiliki alat bukti video yang menunjukkan bahwa 280 personil polisi yang diturunkan ke tambang itu sebagai backing salah satu pihak yang bersengketa, dimana terdapat 6 orang karyawan salah satu pihak bersengketa ikut bersama-sama diantara ratusan personil polisi yang diterjunkan ke wilayah tambang.

"Ini sama saja artinya Polda Bengkulu membantu pelaku kejahatan perampokan tambang batu bara milik orang lain," tegasnya seperti dikutip dari Sindonews.com, kemarin.

Untuk itu, pihaknya menyatakan akan melaporkan Kapolda Bengkulu Brigjen. Pol. Supratman ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri atas dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan.



Ada sedikitnya tiga dugaan penyimpangan yang dilakukan Polda Bengkulu. Pertama memberikan bantuan pengamanan kepada salah satu yang bersengketa merebut secara melawan hukum tambang batu bara PT BMG dari pemiliknya yang sah, Nurul Awaliyah, dengan menandatangani Surat Perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprim/1389/VIII/PAM.3.3./2019, sekaligus menurunkan 280 personil polisi pada Senin (19/8), yang ditujukan memberikan bantuan pengamanan bagi kepentingan “Trio Bersaudara”, yaitu Dinmar Najamudin, Agusrin Maryono Najamudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin, melakukan pengambilalihan secara melawan hukum di lapangan tambang batu bara milik seterunya.

“Sementara itu puluhan karyawan Nurul Awaliyah ditangkap dan dibawa ke Polda dengan dalih palsu yakni premanisme” ungkapnya.

Penyimpangan berikutnya, Polda Bengkulu diduga melakukan pembiaran terhadap penyidik, atas kriminalisasi yang terjadi pada diri Nurul Awaliyah, yang kini tengah dieksminasi oleh Plt Jampidum untuk dihentikan penuntutannya.

Sementara yang terakhir, diduga melakukan pembiaran yang secara langsung atau tidak langsung membuat penyidikan perkara pidana di Direktorat Dirkrimum Polda Bengkulu, yang telah terpenuhi unsur pidananya menjadi tidak berjalan.

Ketiga hal ini merupakan bentuk keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa, yang dapat menjadi preseden buruk yang merusak citra Polri. "Biar tim Irwasum Polri yang melakukan pemeriksaan atas dugaan ketiga penyimpangan ini," kata Eka.

Menanggapi hal tersebut, Karo Ops Polda Bengkulu Kombes Pol Dede Alamsyah mengatakan, sengketa lahan pertambangan PT BMQ berpotensi melahirkan konflik sosial di wilayah tersebut. Tak menginginkan hal tersebut terjadi, Polda Bengkulu berikan bantuan personel kepada Polres Bengkulu Utara untuk melaksanakan pengamanan di lokasi tambang yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah.



Ia menegaskan, pengamanan tersebut dilakukan untuk pencegahan terjadinya konflik sosial di lokasi tersebut. Dede memastikan aparat bertugas secara independen dan tidak berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa.

"Ini merupakan bentuk tindakan diskresi kepolisian dalam rangka mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi antara pihak yang bersengketa. Polri dalam hal ini Polda Bengkulu dan Polres Bengkulu Utara independen dan murni menjalankan tugas pengamanan untuk antisipasi konflik sosial bukan karena keberpihakan," jelasnya.



Acuan:

Sengketa Tambang di Bengkulu, Kapolda Terancam Diadukan ke Irwasum Polri

Polda Bengkulu Amankan Belasan Orang dan Senjata Tajam di Lokasi Pertambangan

Terkait Sengketa Tambang PT BMQ, Kapolda Bengkulu Tidak Miliki Kepentingan Apapun