Sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

"Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja," kata Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI-Perjuangan Ima Mahdiah, Selasa (20/8).

Jika pin emas tersebut bisa dijual, Ima berencana menyumbangkan hasil penjualannya kepada salah satu aplikasi sosial yang ia kelola yakni Jangkau.


"Kalau sesuai aturan boleh dijual untuk disumbangkan ke Jangkau," kata Ima, yang merupakan mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini.

Dia mengaku bisa menggunakan pin yang berasal dari kuningan. Hal ini disebutnya tidak mengurangi esensi dari penandaan anggota dewan.

"Nanti saya tiap acara bisa pakai yang bahan kuningan, pesan sendiri," ujarnya.

Aplikasi Jangkau ialah aplikasi yang diluncurkan Ahok dan tim untuk kegiatan sosial. Seluruh masyarakat bisa menyumbangkan berbentuk alat maupun dana di aplikasi tersebut dan dipergunakan kembali bagi yang membutuhkan.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Rian Ernest mengatakan partainya menginstruksikan anggota DPRD DKI dari PSI untuk mengembalikan pin emas tersebut.

"Instruksi partai. Dari PSI tidak akan menerima. PIN emas adalah penghamburan uang negara," kata dia.

Rian memastikan seluruh anggota DPRD DKI dari PSI tidak akan mengenakan pin emas tersebut. Ia meminta para anggota dewan mengenakan pin biasa.

"Ini ada dijual banyak di online shopping juga ada dan harganya murah tapi persis mirip," tutup dia.

anggaran pin emas anggota dewan masuk dalam anggaran Sekretariat APBD dengan nilai total Rp1.332.351,130 (Rp1,3 miliar).

Ada dua jenis emas yang dianggarkan, yakni emas seberat 5 gram untuk 132 orang dengan anggaran Rp 552.703.800, dan emas seberat 7 gram untuk 133 orang total Rp779.647.330

Emas yang dianggarkan ialah dengan jenis 22 karat dan harga per gram sebesar Rp761.300 per gram.