DEPOK - Setelah Bekasi, kini giliran Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang angkat bicara terkait wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. Idris menegaskan lebih setuju bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Provinsi Bogor Raya. 

Idris mengatakan, jika dilihat dari sisi aktivitas penduduk, warga Depok rata-rata bekerja di wilayah Jakarta. Diperkirakan lebih dari separuh warga Depok adalah masyarakat komuter. Mereka rata-rata menggunakan moda transportasi kereta api. "Sekitar 65 persen warga Depok itu komuter. Sekitar 90 persen ke Jakarta, selebihnya ke Bogor dan Bekasi," ujarnya, Selasa (20/8/2019). 

Idris melanjutkan, jika dilihat dari sisi kebutuhan, Depok memang tidak terpisahkan dengan DKI Jakarta. Lantaran Depok sebagai wilayah tiang penyangga atau kota perbatasan, dibutuhkan koordinasi langsung. Terdapat empat kebutuhan paling terkait antara Depok dengan Jakarta mencakup sanitasi, air bersih, udara, dan sampah. 

"Ini memang jelas, makanya kita siasati wilayah otonomi ini, yang satu masuk ke Banten (Tangerang), satu masuk ke Jabar (Bekasi dan Depok), berbatasan langsung dengan Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan disiasati dengan membentuk Badan Koordinasi Pemerintah (BKSP) Jabodetabek," paparnya.

Idris juga menekankan, dari sisi budaya, Depok di wilayah Jabar masuk rumpun Melayu Depok. Bila ditelaah lebih lanjut, dari segi bahasa serupa dengan DKI Jakarta. "Dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta, jadi Depok rumpun Melayu Betawi. Kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa tapi tak sama itu lebih cenderung ke Jakarta dan ini adalah budaya," ucapnya. 

Dari sisi letak geografis, Kota Depok memang berada di kawasan Jawa Barat sehingga tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tidak mudah memindahkan Ibu Kota maupun membentuk suatu provinsi. "Kalau berbicara wacana kebutuhan, daerah budaya memang arahnya ke sana (Jakarta). Tapi kalau dari kewilayahan, asal muasalnya ya Jawa Barat," bebernya. 


Secara pribadi, Idris mengaku lebih memilih masuk menjadi bagian dari DKI Jakarta, terutama dari segi bahasa. Pasalnya, ia tidak begitu menguasai bahasa Sunda. "Kalau Anda nanya sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta karena saya enggak ngerti bahasa Sunda. Misal kemarin upacara ultah Jabar, agenda petuah sesepuh Jabar itu pakai bahasa Sunda, saya enggak paham. Kalau bahasa ya ke Jakarta," pungkasnya.

DEPOK - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai pilihan Kota Depok lebih condong bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Bogor Raya sebagai jalan tengah yang baik. Sebab persoalan yang harus diselesaikan lebih banyak berkaitan dengan DKI Jakarta. 

Ia mencontohkan, dari sisi transportasi beban yang paling rumit itu adalah dari Depok menuju Jakarta, bukan menuju Bogor. "Sehingga yang mau diselesaikan itu beban warga Depok yang selalu bergumul berat menuju Jakarta," ujarnya Selasa (20/8/2019). 

Karenanya, Jika Depok bergabung dengan Jakarta, maka kolaborasi tersebut akan mengatasi permasalahan publik yang terjadi selama ini di bidang transportasi dan tenaga kerja. Hal ini juga akan berdampak pada keberhasilan di bidang lingkungan. 

"Dengan banyaknya warga yang naik transportasi umum maka kondisi udara juga akan lebih baik. Ini win-win solution," ungkapnya.

Dengan bergabungnya Depok ke Jakarta juga akan menolong Bogor. Karena beban angkut warga Bogor pun menjadi berkurang. "Lalu selanjutnya kalau bisa nanti interkoneksi, dan jangan sampai saling menafikkan. Jangan ada ego sektoral birokrasi yang menjadi dominan antarpemimpin, karena yang harus diurus adalah rakyat. Jadi kolaborasi menjadi lebih utama untuk membangun interkoneksi dibanding memunculkan ego sektoral birokrasi," tegasnya. 

Lisman melihat kemungkinan besar Bogor berharap agar Depok masuk pada wilayahnya pasti ada. Namun Lisman menegaskan bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan warga, mengingat ada ratusan ribu jiwa yang berjuang menjadi komuter.

"Artinya ini lebih baik diutamakan nanti interkoneksi yang saya maksud bisa dikelola agar warga bisa menikmati. Warga merasa pemerintah hadir. Ketika interkoneksi dibangun maka warga merasa dihargai kepentingan oleh pemda, itu idealnya," pungkasnya.(thm)

Ada apa ini..  
kenapa gara-gara Bogor Raya berbondong2 jadi pada mau masuk ke DKI Jakarta..  
Apa nanti muncul Provinsi baru yaitu Provinsi JADEBEK ??