Dikutip dari Sindonews, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, kementeriannya akan hilang jika rencana pembentukan super holding BUMN terbentuk. Super holding ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah tetap akan menjadi pemegang saham dari super holding ataupun perusahaan holding di bawahnya.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki kontrol pengawasan kepada super holding dan perusahaan holding di bawahnya. Rini hanya mengatakan, birokrasi super holding akan berbeda dengan kementerian. Dia menyatakan, super holding nantinya akan serupa dengan yang dimiliki Singapura, Temasek Holdings dan Malaysia, Khazanah Nasional Berhad.

“Yang diharapkan Bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi,” kata Rini belum lama ini. Secara umum kinerja BUMN lebih efisien dan menguntungkan.

Hal itu lantaran sejumlah perusahaan milik negara dilebur, direstrukturisasi, dan sebagian dilikuidasi supaya perusahaan menjadi kian sehat. Efisiensi perusahaan BUMN akan mampu meningkatkan produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen.

Tercatat pada kurun waktu 2013-2017 jumlah BUMN terus menyusut dari 141 menjadi 115 perusahaan BUMN. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Penyusutan terjadi khususnya bagi unit perusahaan yang selalu merugi dan miskin inovasi. Melalui efisiensi pendapatan BUMN terus meningkat.

https://ekbis.sindonews.com/read/143...umn-1565938941

Akhirnya nanti susah korupsi karena kementerian BUMN ga bisa intervensi ganti direksi BUMN seenaknya kaya sekarang.


Berarti nanti loyalis dia yang udah ditanam di sana sama ga bisa diubah seenaknya. Cerdas. Yah, selama tetap profesional dan ga korupsi gpp sih.