Pesan Mendalam Anies di Balik Perayaan HUT RI di Pulau Reklamasi

Merdeka.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia akan merayakan hari jadinya ke 74 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Di hari itu, akan digelar upacara memperingati hari lahirnya Indonesia. Tidak hanya di Istana Negara, kantor pemerintahan di daerah juga melakukannya.

Pemprov DKI Jakarta memiliki lokasi berbeda dari sebelumnya untuk memperingati HUT ke 74 RI. Upacara sedianya di lapangan IRTI Monas, berpindah ke pulau reklamasi Pantai Maju Bersama di Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memiliki alasan tersendiri menjadi pulau reklamasi sebagai lokasi upacara HUT RI.

"Untuk menyimbolkan dari kepemilikan ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana sebagai simbol bahwa itu Tanah Kita, itu air kita," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (15/8) kemarin.

Selama ini, Anies melihat pulau reklamasi bak ruangan privat milik sekelompok orang tertentu. Dia ingin menghilangkan kesan itu.

"Jadi ini adalah sebuah pesan tidak ada wilayah eksklusif, tertutup, ini adalah milik kami, milik Republik Indonesia," jelas Anies.

Rencananya, lebih kurang 4.000 PNS di lingkungan Balai Kota DKI dan perwakilan dinas akan diboyong ke pulau reklamasi menggunakan 75 bus.

"Kita akan fasilitasi bus Jakarta sekitar 75 bus dengan 12 keberangkatan," Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta, Muhammad Mawardi.

12 Titik keberangkatan tersebut yakni Balai Kota, Dinas Teknis Jatibaru, Dinas Teknis Abdul Muis, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selanjutnya yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Anies menggelar upacara di pulau reklamasi disambut baik PNS. "Kalau menurut saya sendiri tidak masalah dengan upacara di pulau reklamasi itu," kata salah satu PNS Keuangan dan Anggaran.

Upacara akan digelar dua hari ke depan. Menurut Mawardi, pada dasarnya tidak ada yang membedakan pelaksanaan upacara di pulau reklamasi dengan yang sebelumnya.

"Perbedaannya hanya dari segi tempat saja. Tata cara dan pelaksanaannya sama seperti sebelumnya," jelasnya.
(mdk/lia)
sumber

=============

Lu ngomong ketinggian Nies.
Bilang aja lu mau pencitraan. Pilpres masih lama, bahkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih saat ini aja belum dilantik.

Tapi mungkin semua yang paham sepak terjang lu mahfum karena pada dasarnya lu emang gak punya prestasi, jadinya cuma hal-hal seperti ini yang lu majuin.

Lu wajib dikritisi. Tapi pendukung geblek lu selalu menganggap kritik buat lu adalah kebencian semata.

Cuma lu Gubernur yang melegalkan tanah negara dikuasai masyarakat.
Cuma lu Gubernur yang mempersulit normalisasi sungai di Jakarta karena lu mengharamkan penggusuran.
Cuma lu Gubernur yang ngelarang sekaligus membolehkan pedagang hewan qurban jualan di pinggir jalan.
Cuma lu Gubernur yang teriak bahwa jalanan milik semua masyarakat, tapi lu membuat batasan-batasan yang bikin bingung masyarakat.

Intinya, apa yang lu keluarin berupa kebijakan, sebenarnya cuma olah kata dengan substansi yang sebenarnya biasa aja, tapi lu buat seolah wah.

Soal Reklamasi, itu pantai atau pulau Nies?
Dan yang namanya milik swasta, tetap milik swasta. Negara gak berhak ikut campur selama itu memang properti swasta. Ini sama dengan kawasan Exxon Mobile tapi Pertamina seenaknya masuk. Kalau lu berpikir naif seperti itu, kenapa lu gak nasionalisasi aja sekalian semua milik swasta di Jakarta ini.

Lu, Gubernur yang merasa pede dianggap sebagai Gubernur Indonesia, jadi sebenarnya lu mau main presiden-presidenan di Pulau Reklamasi. Kalau di lapangan IRTI kan terlalu dekat dengan Istana Negara. Bukan begitu Nies?

Gak usah jauh-jauh lu bilang Pulau Reklamasi bagai ruang privat. Itu Balai Kota, adalah milik masyarakat Jakarta. Bukan milik privat. Betul Nies? Ini kalau memakai logika lu. Tapi nyatanya Balai Kota sengaja lu jauhin dari masyarakat. Masyarakat dipaksa untuk mengadu ke Kelurahan dan Kecamatan. Apa Balai Kota terbuka untuk masyarakat setiap waktu Nies? Kan gak. Padahal Balai Kota bukan milik swasta. Itu milik pemerintah. Tapi apa masyarakat merasa memiliki, seperti saat pendahulu lu berkuasa? Kan gak.

Udahlah Nies.
Sampai kapanpun, rakyat menilai. Lu cuma menang karena jualan ayat dan mayat. Meskipun bukan lu yang melakukan, tapi lu menikmati hasil jualan ayat dan mayat itu.

Jadi nikmati saja labelnitu di jidat lu.