Lagi-lagi, provokasi untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab dari pengasingannya di Arab Saudi disuarakan oleh sejumlah pihak. Mereka terus menyebarkan tudingan seolah-olah pemerintah berbuat dzalim.

Baru-baru ini, Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma bersama beberapa tokoh nasional dan puluhan ulama Sumatera Utara meminta pemerintah untuk tidak menzalimi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Mereka menyebut apa yang dialami Habib Rizieq adalah bentuk ketidakadilan dan penzaliman terhadap Habib Rizieq.

Mendengar pernyataan itu, kita sungguh bingung dan mengernyitkan dahi. Karena kepulangan Habib Rizieq itu pada dasarnya tak pernah dilarang oleh pemerintah, lantas mengapa menuduh pemerintah berbuat dzalim?

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan, tidak ada larangan bagi Rizieq Shihab untuk kembali ke Tanah Air.

Ronny mengatakan, tidak ada aturan yang melarang seorang warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia setelah bepergian atau bermukim di luar negeri. Bahkan, katanya sama sekali tak ada penangkalan terhadap Rizieq Shihab.

Di sisi lain, kepergian Rizieq Shihab sendiri pun juga bukan karena pengusiran oleh pemerintah. Ia berangkat sendiri ke tanah suci dengan dalih umroh, namun ternyata tidak balik hingga sekarang.

Melihat fakta tersebut, dimana letak kedzaliman pemerintah terhadap Rizieq Shihab?

Keberadaan Rizieq Shihab di Arab Saudi ini hanya untuk melakukan provokasi saja, sementara denda yang dikenakan Pemerintah Arab Saudi kepada Rizieq karena ulahnya sendiri yang melebihi batas izin tinggal.

Kalau memang Rizieq mau pulang, sebenarnya gampang saja, cukup membayar sendiri dendanya. Jangan terlalu keenakan dengan meminta ke pemerintah.

Selain itu, memang sebaiknya Rizieq Shihab ini pulang dan hadapi kasus-kasus hukumnya di pengadilan. Jangan kalah sama Ahok dong!

Lucu saja kelakuan Imam Besar FPI ini, dia pergi-pergi sendiri, tapi heboh minta dipulangin. Maunya bagaimana?

Padahal bukan pemerintah yang mengusir, tapi pemerintah yang dituntut bertanggung jawab. Sungguh tak masuk akal!