Jakarta - Masalah BPJS Kesehatan tidak ada habisnya. Program asuransi kesehatan yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia itu masih menderita defisit yang cukup besar.


Padahal, pemerintah telah menyuntikkan dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,1 triliun. Penyuntikan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun dan tahap kedua Rp 5,2 triliun.

Namun BPJS Kesehatan mengakui keuangannya masih berdarah-darah. Defisit hingga akhir tahun nanti diperkirakan mencapai Rp 28 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir peserta BPJS Kesehatan yang hanya mendaftar ketika sedang sakit. Namun setelah sehat mereka tak lagi mau membayar iuran.

"Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi. Seolah itu sudah menjadi urusan Bu Menkeu deh kalau saya sakit tagihannya," ujar Sri Mulyani dalam acara Breakfast Forum yang diselenggarakan ILUNI FEB UI di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Oleh karena itu dirinya berharap masyarakat Indonesia yang sudah paham tentang pengelolaan keuangan termasuk ILUNI FEB UI ikut berpartisipasi dalam memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi.

"Kita tetap berdoa, salat, puasa, kita tetap berharap. Tapi financial planning itu juga bentuk tanggung jawab kita untuk kepada diri sendiri maupun ke masyarkat apalagi ke anak cucu kita," tuturnya.

Kementerian Keuangan masih mengkaji usulan kenaikan iuran semua kelas BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran kepesertaan ini demi menutup defisit yang diperkirakan Rp 28 triliun hingga akhir 2019.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya sudah menerima usulan kenaikan iuran dari DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

"Pak Moeldoko sudah menyampaikan akan dinaikkan semua kelas, DJSN juga sudah menyampaikan usulan, nah sekarang pemerintah sedang kaji semuanya," kata Mardiasmo di komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Kajian yang dilakukan, kata demi memberikan keadilan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. "Jadi dikaji ulang semuanya," katanya.

Dalam kajian itu, Kementerian Keuangan menyiapkan beberapa opsi jangka menengah agar proyeksi defisit ke depannya tidak ada lagi. Opsi itu akan disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Mardiasmo, kenaikan iuran BPJS Kesehatan pun nantinya tidak sama rata. Pasalnya, pemerintah harus melihat dampak dimasing-masing sektor pasca penyesuaian.



"Ya tidak, tergantung nanti kami lihat efeknya, PBI (Penerima Bantuan Iuran) seperti apa, non PBI seperti apa, termasuk yang umum, swasta, kami lihat kelas tiga-nya yang sekarang ini seperti apa," ungkap dia.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempercepat penyelesaian rekomendasi BPKP terhadap keuangan BPJS Kesehatan. Target penyelesaiannya pada akhir Agustus tahun ini.

Penyelesaian hasil audit BPKP ini, lanjut Mardiasmo juga akan menjadi bekal pemerintah untuk mengetahui mana sektor mana saja yang bisa diefisienkan demi menekan defisit, di luar dari instrumen kenaikan iuran.

"Kami tidak lihat hanya 2019, kami lihat nanti 2020 bagaimana, 2021 bagaimana. Jangan sampai kami naikkan tapi masih defisit. Jangan sampai kenaikannya terlalu besar, tapi nanti tidak digunakan. Kami harus hati-hati, ke depan harus ada kenaikan kan," ujar Mardiasmo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, asuransi di Indonesia memang masih sangat dangkal. Masih banyak warga negara Indonesia yang menganggap asuransi bukan hal yang penting.

"Inssurance Indonesia itu masih sangat shallow. Kami punya UU asuransi, dan sekarang sedang bicara peraturan pemerintahnya, tapi kalau kita bicara tentang penetrasi dari asuransi di Indonesia sangat-sangat limited," ujarnya dalam acara Breakfast Forum yang diselenggarakan ILUNI FEB UI di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Jumat (9/8/2019).



Sri Mulyani mencontohkan ibunya sendiri. Saat ibunya masih hidup dia menyarankan agar ikut program asuransi. Tapi justru sarannya ditolak.

"Dia bilang, ndo (nak) hidup saya sudah lama? anak saya 10. Selama ini kita selamat dan saya nggak pernah beli asuransi. Asuranya dari gusti Allah," ucapanya.

Point yang disampaikan Sri Mulyani bahwa kesadaran untuk ikut asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Padahal Indonesia adalah negara ring of fire yang sangat rentan terjadi bencana alam. Dia menyindir bahwa orang Indonesia lebih memilih beli pulsa ketimbang bayar premi asuransi.

"Rumah nggak diasuransikan, mobil nggak, kesehatan enggak, kita lebih sering membeli pulsa dari pada beli BPJS Kesehatan," tambahnya.

Harus ubah paradigma masyarakat mengenai BPJS. Kebanyakan menganggap BPJS adalah bantuan pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang "GRATIS". 

Pola pikir kaya gini masih banyak kok di masyarakat umum.
Ga yang kaya ga yang miskin gitu kok..  

Kebanyakan menganggap.. BPJS membantu "GRATIS" meski ada Iuran sehingga Seharusnya biaya normal sakit yang butuh ratusan juta rupiah, tapi menjadi nol.
dan mereka menganggap tinggal membayar obat atau biaya penginapan saja dari kantong pribadi.

Padahal setelah sembuh "hutang" ratusan juta rupiah itulah yang harus mereka bayarkan lewat Iuran.