“Good life begins after retirement”. Itulah yang terjadi pada sejumlah pensiunan atau purnawirawan jenderal TNI dan Polri. Sebab menanggalkan seragam dinas kemiliteran ternyata bukan akhir karir mereka.

Begitu resmi menyandang status sebagai warga sipil di usia 58, para mantan perwira tinggi itu ramai dipinang untuk didudukkan menjadi petinggi di perusahaan para konglomerat tambang maupun sawit.

Ambil contoh Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Soekarna, eks Wakapolri zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini menjabat Komisaris Independen di PT Eagle High Plantation Tbk, salah satu perusahaan sawit terbesar di tanah air.

Atau mantan Kapolri periode Januari 2015-Juli 2016, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti, yang saat ini bernaung di bawah Sinar Mas Group sebagai Senior Advisor.

Sementara para jenderal pensiunan TNI terpantau lebih banyak bernaung di dunia pertambangan dan energi. Nama-nama yang tercatat pernah terlibat dalam industri pertambangan dan energi antara lain adalah Letjen TNI (Purn) Sumardi (Direktur PT Kutai Energi dan Direktur Utama PT Trisensa Mineral Utama) dan Laksamana TNI (purn) Syamsul Bahri (Komisaris PT Bintang Prima Energi).

Kemudian ada pula Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto (Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk), Laksamana TNI (purn) Agus Suhartono (Presiden Komisaris PT Bukit Asam Tbk) dan Laksamana TNI (purn) Marsetio (Komisaris Independen PT Berau Coal Tbk).

Sayangnya, keberadaan para purnawirawan petinggi TNI dan Polri di tubuh perusahaan-perusahaan raksasa disinyalir justru bak duri dalam daging bagi penegakan hukum pemerintah.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi yang masih berlangsung hingga saat ini, pejabat sekelas Presiden Jokowi pun tak cukup berani mengambil sikap tegas untuk menyeret korporasi yang terlibat di dalamnya.

Padahal, menurut penuturan Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu A Perdana, ada 613 perusahaan yang beroperasi dalam lahan konsesi itu. Alih-alih memaksa korporasi memulihkan kebakaran yang terjadi di wilayahnya, Jokowi malah mengerahkan TNI dan Polri untuk memadamkan karhutla.

Ada sebanyak 5.929 personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan karhutla yang berasal dari satuan tugas darat dan udara dari unsur TNI, Polri, BNPB, Masyarakat Peduli Api, dan sejumlah kementerian/lembaga.



Belakangan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), presiden memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi karhutla.

Bukan rahasia lagi, yang paling berat dalam mengatasi bencana asap hingga ke akarnya adalah komplikasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan kepentingan yang ada di dalamnya.

Kompleksitas penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan ini diduga menyangkut konflik kepentingan yang ada dapur korporasi. Alhasil seperti yang sudah-sudah, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut hanya akan berkutat pada batas pemberitaan media, tidak sampai pada tahap penegakan sanksi hukum yang seharusnya.

Sosiolog dan akademisi Imam B Prasodjo sudah menyatakan kekhawatirannya soal kompleksitas penegakan hukum ini. Masih ingat ketika tahun 2015 yang lalu ia pernah mengunggah screenshot di akun Facebook-nya, soal ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dari Wilmar Group?

Di bagian bawah ucapan selamat tersebut tertera daftar nama Dewan komisaris Wilmar, yang diantaranya terdapat purnawirawan jenderal TNI dan Polri yang kesohor seperti Jend Pol (Purn) Sutanto, Komjen (Purn) Nanan Soekarna, Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji dan Irjen Pol (Purn) Paiman.

Arie Rompas, Team Leader Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut para purnawirawan jenderal dapat menjajaki bisnis tambang dan sawit lantaran memanfaatkan koneksi mereka saat masih bertugas aktif sebagai perwira.

Berkaca pada yang sudah-sudah, jelas tampak adanya keraguan pemerintah dalam menegakkan hukum terkait penanganan karhutla ulah korporasi. Bisa jadi inilah sebabnya Presiden Jokowi sampai-sampai harus menerjunkan sinergi TNI-Polri untuk menghadapi korporasi pembakar hutan.



Bisa jadi sebelumnya kita sempat bertanya, mengapa presiden malah mengerahkan aparat penegak penjaga kedaulatan negara dan penegak hukum untuk membereskan kebakaran hutan?

Tetapi jika kita boleh berasumsi, mungkin saja Istana sebenarnya “mengakui” kebenaran data-data yang dipaparkan lewat film dokumenter “Sexy Killers” karya dua jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan Ucok Suparta, dimana di dalamnya dijabarkan nama-nama para politisi termasuk purnawirawan berpangkat bintang di balik industri tambang.

Patut diduga inilah alasan Jokowi memerintahkan pucuk pimpinan TNI dan Polri bereskan masalah karhutla. Membenturkan aparat yang masih aktif dengan para purnawirawan satu korps yang melindungi para pembuat ulah di hutan.

Sebab sesungguhnya kasus karhutla bukan hanya berhadapan dengan bara api yang menghanguskan jutaan hektar hutan dan lahan, tetapi juga para petinggi berpangkat bintang yang ada di belakangnya!


Acuan:


https://merahputih.com/post/read/heb...lmar-di-sosmed

https://nasional.sindonews.com/read/...tla-1565175643

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ng-dan-sawit/2

https://kontras.org/2019/04/12/menel...alon-presiden/