Padamnya listrik di Jakarta, Jawa Barat dan Banten membuat publik terhenyak. Perbincangan mengenai kelistrikan di Indonesia pun mengemuka di masyarakat, termasuk 'kekuatan ekstrim' yang diduga menguasai lembaga tersebut.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang tak pernah netral dari politik. Diduga kuat perusahaan BUMN itu menjadi sarang anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal itu bisa dilihat dari jejak digital mereka yang dekat dengan organisasi terlarang itu. Berdasarkan jejak digitalnya, Serikat Pekerja (SP) PLN pernah melakukan aksi di depan gedung DPR menolak disahkannnya RUU Ketenagalistrikan pada tahun 2009.

Dalam aksi yang berjumlah 1000 orang tersebut sepertiganya berasal dari HTI yang sengaja digandeng SP PLN. Hal ini menunjukan indikasi kuat bahwa SP PLN telah disusupi HTI.

Hal tersebut diperparah dengan korupsi gigantis yang telah lama menggerogoti tubuh PLN. Kondisi ini tentu saja sangat kompleks dan pelik bagi seorang pejabat baru yang diangkat beberapa hari sebelumnya.

Karena banyak jebakan batman dalam birokrasi tubuh PLN itu, maka banyak pihak yang tidak akan tunduk pada Sripeni Inten Cahyani.

Dugaan bahwa PLN telah disusupi HTI semakin kuat, setelah isu ini digunakan oleh mereka untuk menggalang massa. Hal itu terlihat dari pernyataan mantan Jubir HTI, Ismail Yusanto, yang mengkritik keras Presiden Jokowi terkait peristiwa listrik padam di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.

Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

Pernyataan tersebut jelas memanfaatkan situasi dan menggiring opini negatif di masyarakat. HTI sedang berusaha mencari panggung kembali memanfaatkan kasus PLN melalui Ijtima Ulama PA 212.

Di sisi lain, menurut amatan ahli media sosial Ismail Fahmi, HTI banyak memainkan isu di media sosial selama 30 hari terakhi ini.

Berdasarkan analisa Social Network Analysis (SNA) selama sebulan ini, terdapat 3 cluster besar di media sosial, dimana dua diantaranya berdekatan. Yaitu, Cluster pertama dari HTI hanya fokus tentang khilafah, kemudian cluster kedua dari oposisi yang fokus membahas BUMN.

Di sisi lain, cluster ketiga dari pro pemerintah terpisah dari dua cluster tersebut dan lebih fokus berbicara soal khilafah dibandingkan BUMN.

Dari clustering dan isu yang diangkat, isu terkait HTI menjadi perhatian penting bagi cluster ketiga. Dan perjuangan HTI dalam hal khilafah juga cukup besar.

Saat ini, hanya oposisi yang banyak membahas soal BUMN. Sedangkan yang pro pemerintah masih fokus pada isu khilafah. Oleh karena itu, warganet harus bersama-sama memonitor dan mengkritisi BUMN agar performa terus meningkat.

Melihat kondisi di atas, Presiden Jokowi memang harus bersikap tegas  terhadap Kementerian BUMN ini. Jangan berikan ruang agar situasi dikendalikan oleh kelompok radikal. Perusahaan BUMN yang terindikasi disusupi oleh gerakan radikal harus dibersihkan.

Padamnya listrik akibat terkendalanya sistem transmisi di Ungaran dan Pemalang telah merugikan dari sisi ekonomi. Menteri BUMN atau dirut PLN harus dicopot karena terjadi pemadaman yang berjam-jam, bahkan lebih dari 10 jam. Ini tak bisa ditawar lagi.