- Beranda
- Berita dan Politik
Laporan Perusahaan BUMN Bermasalah, Menteri Rinsoe Harus Bertanggung jawab
...
TS
_Hell_
Laporan Perusahaan BUMN Bermasalah, Menteri Rinsoe Harus Bertanggung jawab
JAKARTA, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menertibkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan berpelat merah yang diduga bermasalah. Seperti PLN, PT Garuda Indonesia dan Pertamina.
CELEBES TOP NEWS – Jika diabaikan selain menjadi preseden buruk kedepannya. Juga menjadi tanggung jawab Menteri BUMN Rini Soemarno (Rinsoe) sebagai mentor perusahaan milik negara tersenut.
Salah satu indikasinya yakni terlambatnya laporan keuangan sejumlah BUMN strategis. Padahal, menurut Peraturan Bersama Menteri Keuangan nomor 23/PMK.01/2007 dan Menteri BUMN tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara tertulis BUMN paling lambat LKP setiap awal tahunnya. Namun, sejumlah BUMN baru menyampaikannya pada Mei.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Ceri, Yusri Usman yang dihubungi redaksi, Selasa (6/8/2019).
Yusri menyebutkan dugaan tersebut mengacu pada laporan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia Tbk. serta PT Pertamina. Contoh terbaru hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN pada Rabu 29 Mei lalu yang tanpa mampu menentukan Direktur Utama definitifnya.
Meskipun terlambat ternyata RUPS tersebut disertai pengesahan laporan keuangannya pada 2018 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik RSM Amir Abadi Yusuf dinyatakan berhasil memperoleh laba bersih Ro11,6 triliun.
“Jika didalami, laporan keuangan PLN tersebut hampir sama kasusnya seperti laporan keuangan Garuda Indonesia yang kontroversial juga,” ujar Yusri.
Dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada 2018, misalnya, dibuat terlihat cemerlang dengan cara memasukan hasil pendapatan beberapa tahun yang akan datang tetapi telah diakui semua sebagai pendapatan 2018. Kendati partnernya tidak memasukkan sebagai utang pada Garuda.
Sementara dalam laporan keuangan PLN pada 2018 agar terlihat sukses, ternyata telah dipaksakan dengan memasukan pendapatan sebesar Rp6 triliun dari hasil diskon Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) selama 15 tahun ke depan.
Selain PLN dan Garuda, persoalan lain juga terjadi pada laporan keuangan Pertamina yang sampai hari ini belum juga berhasil merilis laporan keuangannya yang sudah diaudit. Apalagi adanya perbedaan penjelasan direksi soal laba dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 28 Februari lalu.
https://celebestopnews.com/nasional/...nggung-jawab/
tien212700 memberi reputasi
1
1.1K
1
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.2KThread•41KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru