Luhut Isyaratkan Bos PLN Tak Boleh Berlatar 'Keuangan'

Beranda

...

Berita dan Politik
Luhut Isyaratkan Bos PLN Tak Boleh Berlatar 'Keuangan'

skiesman

06-08-2019 02:29

Luhut Isyaratkan Bos PLN Tak Boleh Berlatar 'Keuangan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan menyebut pimpinan PT PLN (Persero) tidak boleh diduduki oleh sosok yang memiliki latar belakang keuangan. Ia berkaca pada penyelesaian kasus pemadaman massal pada Minggu (5/8), yang menurutnya terjadi karena para ahli teknik kelistrikan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ia memang tidak menunjuk satu nama tertentu. Namun, menilik profil pelaksana tugas (plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, yang memang berlatar belakang keuangan. Pendidikan terakhirnya adalah S2 bidang Manajemen di STM PPM Jakarta, serta meraih gelar Profesi Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK).

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, Eksekutif Utama Bidang Keuangan Indonesia Power yang ditugas karyakan sebagai Senior Spesialis Keuangan Divisi Keuangan Korporat PLN, Kepala Divisi Pendanaan dan Asuransi Indonesia Power.

"Saya pikir peran dari ahli-ahli bidang ini (kelistrikan) dari PLN harus dilakukan. Tidak boleh PLN dipimpin oleh orang yang mengerti finance saja, PLN harus kembali kepada nature dia, di mana banyak masalah yang eloknya dipimpin orang teknologi," imbuhnya di kantornya, Senin (5/8).

Karena jajaran yang kurang paham dengan masalah teknik, hal ini tentu berpengaruh ke durasi penanganan pemadaman massal. Oleh karenanya, wajar saja jika Presiden Joko Widodo marah di hadapan direksi PLN Senin (5/8) pagi. Terlebih, pemadaman selama seharian ini tentu memukul perekonomian DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kalau misalkan (Plt Dirut) minta masyarakat ikhlas (karena pemadaman), ya ikhlas saja. Tapi dia ya suruh tanggung jawab juga," jelas dia.

Ia pun menyadari, kini terdapat opini di masyarakat bahwa Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Rini Soemarno harus segera memilih dirut PLN defintif selepas kasus ini. Tujuannya, agar keputusan operasional, termasuk penanganan pemadaman massal, bisa lebih efektif.

Namun, ia sendiri juga belum tahu, apakah nantinya Rini benar-benar akan menetapkan dirut definitif sesudah ini.

Apalagi, Jokowi juga sudah memberi arahan di sidang kabinet paripurna bahwa semua menteri jangan membuat keputusan setidaknya sampai Oktober mendatang. Kecuali, ada hal khusus yang memang diarahkan langsung olehnya.

"Lagipula, menterinya (Menteri BUMN) juga lagi naik haji, menunggu dia pulang dulu saja. Saya tidak tahu khusus kalau mengenai hal ini (penetapan dirut PLN)," tutur dia.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan kasus yang terjadi kemarin mencoreng citra PLN di masyarakat. Sebab, pemadaman kemarin sangat merugikan konsumen, apalagi bisa menimbulkan kerugian ekonomi baik skala besar maupun skala kecil.

Memang, pemadaman itu bukan terjadi karena kesengajaan manajemen. Namun, kecekatan manajemen dalam mengatasi persoalan ini justru sangat penting. Menurut dia, keputusan operasional dan perencanaan strategi korporat disebut masih kurang optimal lantaran pemerintah hobi menggonta-ganti pelaksana tugas direktur utama.

Tercatat, PLN sudah dua kali memiliki plt direktur utama selepas Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau 1, yakni Djoko Abumanan dan Sripeni Inten Cahyani.

"Memang tidak ada hubungan secara langsung blackout accident dengan penetapan dirut PLN Baru, tetapi penetapan plt dirut secara bergantian sangat mengganggu kinerja dan jalannya organisasi PLN, termasuk dalam penanganan blackout accident. Sehingga, Menteri BUMN harus segera menetapkan dirut PLN definitif dalam waktu dekat ini," kata dia.

(glh/bir)

SUMUR

waduhhh, kalo jd presiden harus ngerti keuangan juga ga niihhh