Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu memberikan sinyal akan merangkul semua pihak demi kepentingan bangsa. Bahkan membuka diri dari partai manapun untuk bergabung dalam pemerintahan.

Tak lama setelah itu, wacana jika partai pendukung Prabowo Subianto, akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin begitu santer terdengar.

Beberapa partai, seperti PAN dan Demokrat intens melakukan komunikasi dengan Jokowi. Terbaru, Partai Gerindra yang diisukan merapat dalam koalisi pemerintahan setelah terjadinya pertemuannya Jokowi dan Prabowo.

Bahkan Demokrat, PAN dan Gerindra diisukan ditawarkan jatah menteri jika bergabung dalam pemerintah. Namun dengan tegas tiga partai tersebut membantah meminta jatah menteri ke Jokowi.

Benarkah demikian? Apa yang diungkapkan oleh sejumlah partai itu tentu saja tak masuk akal. Politik adalah soal kontestasi kepentingan yang di dalamnya mencakup mengenai kompromi dan konfrontasi.

Pernyataan Gerindra, PAN dan Demokrat yang ingin membantu pemerintahan Jokowi tanpa mengharapkan kursi, jelas saja sebuah ungkapan yang tak masuk akal.

Seandainya, mereka ingin bergabung mendukung pemerintah, pasti ada sejumlah konsesi. Kursi jabatan mungkin salah satunya.

Selain itu, upaya pendekatan ketiga partai tersebut untuk masuk ke koalisi pemerintahan disinyalir terkait dalam rangka membangun kekuatan di kontestasi 2024.

Salah satunya bagi kader parpol yang bakal memiliki kesempatan dan komunikasi lebih jika berada di pemerintahan. Inilah yang strategis bagi mereka.

Dalam politik, kita harus sadar bahwasanya tak ada lawan dan kawan yang abadi. Seperti yang kita tahu bahwa Gerindra dan PAN adalah dua partai yang sering menyerang kubu Jokowi, namun kini terindikasi merapat, bahkan menyebut tanpa syarat.

Secara umum, partai politik di Indonesia bersikap pragmatis dan bergerak fleksibel sehingga dalam perjalanannya selalu dinamis mengikuti kemana arah kepentingan yang dapat dicapai.

Begitulah realitas politik. Jangan mudah tertipu dengan pernyataan setiap politisi, termasuk adanya dukungan tanpa syarat sejumlah (mantan) partai oposisi ke pemerintahan Jokowi. Pasti ada maunya.